KPU Usul Capres yang Bolos Debat Kandidat Tak Boleh Iklan Kampanye

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan usulan pemberian sanksi bagi calon presiden dan calon wakil presiden yang ikut dalam kontestasi Pilpres 2019 jika tidak hadir dalam debat kandidat. Peraturan tersebut diusulkan agar masuk Peraturan KPU (PKPU).

Hal itu disampaikan oleh Komisioner KPU Wahyu Setiawan seusai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR. Wahyu menuturkan sanksi yang dimaksud adalah penghentian iklan kampanye yang difasilitasi oleh KPU.

Baca juga: PSI Minta KPU Adil soal Logo Parpol di Surat Suara Pilpres

"Diumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan tidak hadir dalam debat, sisa iklan kampanye yang difasilitasi KPU dihentikan. Baru pertama kali," kata Wahyu di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/4/2018).

Wahyu mengatakan ketidakhadiran kandidat dalam debat capres-cawapres akan merugikan pemilih. KPU ingin para pemilih mendapat informasi kandidat capres dan cawapres sebelum menentukan pilihan.

Baca juga: Presiden Cuti Kampanye Tak Buat Ada Kekosongan Pimpinan Negara

"Kalau orang itu atau kandidat itu tidak datang debat, maka pemilih rugi karena pemilih itu berhak mendapatkan informasi. Minimal rekam jejak, apa yang akan dilakukan oleh kandidat," tuturnya.

Dalam rapat tersebut, juga dibahas terkait aturan kampanye dan dana kampanye. Selain itu, dibahas mengenai pencalonan presiden dalam pembahasan terkait dapil. Rapat Komisi II bersama KPU-Bawaslu akan kembali membahas usulan PKPU tersebut pada Rabu (4/4). (yas/elz)