PPP ke Anies: Hentikan Reklamasi, Buat Instruksi Darurat Narkoba

Jakarta - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD DKI mendukung kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menghentikan reklamasi. PPP ingin janji kampanye Anies-Sandi pada saat kampanye itu segera terealisasi.

"Fraksi PPP sangat mendukung pernyataan saudara Gubernur yang tertuang dalam RPJMD ini untuk menghentikan proyek pembangunan reklamasi, sebagai bentuk pelaksanaan janji seorang pemimpin pada rakyatnya," kata Ketua Fraksi PPP Maman Firmansyah di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (2/4/2018).

Maman menilai, pembangunan pulau reklamasi membuat arus lalu lintas kapal di Teluk Jakarta berkurang. Hal itu juga dinilai menjadi penyebab berkurangnya produksi ikan.

Baca juga: Dinilai PKS Cuma Tajam ke Anies, Ombudsman Sedang Kaji Reklamasi

"Pembangunan reklamasi ternyata dapat mengurangi arus lalu lintas kapal-kapal nelayan. Berkurangnya arus lalu lintas kapal-kapal nelayan tersebut sangat mempengaruhi rendahnya produksi ikan para nelayan di sepanjang Teluk Jakarta," tutur Maman.

Selain penghentian reklamasi, PPP juga menyoroti maraknya peredaran narkoba di Jakarta. Dari data BNN tahun 2015, Maman memaparkan selama 8 tahun terakhir, DKI Jakarta adalah salah satu provinsi paling tinggi prevalensi penyalahgunaan narkoba.

Baca juga: Cutfil Terindikasi Narkoba, Kafe Tempat Kerjanya akan Dicek Anies

Berdasarkan data tersebut, PPP meminta Anies mengeluarkan instruksi gubernur (Ingub) tentang darurat narkoba di DKI.

"Dalam rangka pencegahan semakin tinggi dan meluasnya kasus Narkoba ini, Fraksi PPP meminta kepada suadara gubernur untuk mengeluarkan Instruksi Gubernur tentang Darurat Narkoba di DKI Jakarta," tegas Maman. (idn/elz)