Prabowo Masih Pakai Data Bank Dunia soal Tanah

Jakarta - Beberapa pekan lalu, pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais soal tanah menuai kontroversi. Setelah Amien, kini giliran Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang mengungkap data tentang kepemilikan tanah.

Belakangan diketahui Amien Rais memakai data Bank Dunia (World Bank) tahun 2015 yang dilansir media online CNN Indonesia lewat pernyataan Komnas HAM. Informasi itu diungkap oleh putranya, Hanafi Rais.

Baca juga: Prabowo: Tidak Benar 80% Tanah RI Dikuasai Rakyat

detikcom sudah menghubungi Ketua Komnas HAM periode 2012-2017 Hafid Abbas. Hafid adalah pihak yang pernyataannya dikutip cnnindonesia.com soal 74% lahan di Indonesia dikuasai 0,2% penduduk. Saat dihubungi detikcom pada Rabu (21/3) lalu, Hafid mengklaim mendapat data dari Bank Dunia keluaran 15 Desember 2015. Namun Hafid tak bisa menunjukkan dokumen yang dikutipnya.

Rupanya Prabowo pun menyebut Bank Dunia sebagai acuan data.

"Bank Dunia mengiyakan, 1 persen rakyat Indonesia menguasai hampir 40 persen kekayaan Indonesia, ini adil atau tidak?" kata Prabowo dalam pidatonya di Hotel Bumi Wiyata, Jalan Margonda, Depok, Minggu (1/4/2018).

Prabowo tak menyebutkan data Bank Dunia tahun berapa yang dia gunakan. Dia juga menyebut tak benar jika 80 persen tanah di Indonesia dikuasai rakyat.

Baca juga: Makian Prabowo ke Elite: Penipu hingga Mental Maling

"Di pasal 33 (UUD 1945) Ayat 3, 'bumi, air dan kekayaan alam, diatur oleh negara'. Tidak benar tanah 80 persen dikuasai (rakyat), (tapi) 1 persen," ujar Prabowo.

Sementara itu sebelumnya pernyataan Amien Rais sempat disanggah oleh Bank Dunia. Menurut Country Director World Bank for Indonesia, Rodrigo A Chaves, pihaknya tidak pernah menerbitkan laporan seperti semacam itu.

"World Bank tidak pernah menerbitkan laporan seperti itu. Sangat jelas saya katakan bahwa itu tidak benar," tuturnya di Energy Building, Jakarta, Selasa (27/3).

Dia juga mengatakan, 74% lahan di Indonesia sebenarnya milik negara. Kebanyakan lahan itu pun dikelola oleh pemerintah.

"Ingat bahwa 74% tanah yang ada itu milik negara dan dikelola oleh pemerintah. Saya tidak mengerti kenapa ada orang membuat isu politik," beber dia.

Setelah ada bantahan tersebut, PAN kemudian menggelar seminar tentang ketimpangan tanah. Waketum PAN yang juga putra Amien Rais lantas mengasikan bantahan Bank Dunia.

"Pertanyaannya sekarang, ketika Hanafi Rais merujuk pada angka yang sama, kenapa lantas Bank Dunia membantah sekarang, kenapa tidak membantah jauh-jauh hari sebelumnya," ucap Hanafi.

Sekarang Prabowo kembali memakai data dari Bank Dunia. Akankah Bank Dunia memaparkan data kepemilikan tanah di Indonesia yang sebenarnya? (bag/tor)