.webp)
"Seoul Metropolitan Government mengirimkan delegasi yang akan fokus di empat bidang. Satu adalah mengenai OK Otrip. Mereka melihat OK Otrip ini banyak sekali knowledge sharing yang bisa dilakukan," kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (29/3/2018).
Selain membahas mengenai OK Otrip, mereka mendiskusikan pengelolaan armada transportasi perusahaan (fleet management). Topik lain yang juga dibahas terkait public service obligation (PSO).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Satu topik yang menurut Sandi menarik disampaikan adalah undangan Seoul Metropolitan Government untuk para pengusaha angkutan umum di Jakarta meninjau integrasi transportasi di Seoul, Korea Selatan. Cerita yang Sandi dengar, Seoul Metropolitan Government juga pernah mengundang pengusaha angkot Filipina.
"Keempat, mereka mengundang para pemilik angkot maupun para pengusaha angkot yang belum setuju OK Otrip. Mereka ingin mengundang ke Seoul. Tadi mereka bilang, mereka coba di Filipina awalnya nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Tapi begitu para pengusaha angkot di Manila diundang ke Seoul, setelah mereka lihat sendiri, mereka berbondong-bondong masuk," cerita Sandi.
Sandi yakin Pemprov DKI bisa mengadopsi sistem integrasi transportasi yang diterapkan di Seoul. Karena, jika dilihat dari jumlah, pengusaha angkot di Seoul lebih banyak dari yang ada di Jakarta.
"Di kita ada 22 pengusaha, sedangkan di Seoul ada 194 yang tergabung dalam satu manajemen yang sama. Jadi kaya OK Otrip-nya di sini kan 22 kira-kira pengelolaannya, sementara kalau di Seoul itu 194 dan bisa. Kita mau dorong ke depan supaya kerja samanya lebih baik," ucap Sandi.
Program OK Otrip sendiri belum diminati oleh pengusaha angkot di Jakarta. Dari 22 pengusaha yang disebut Sandi, hanya 2 yang mau ikut OK Otrip, yakni Budi Luhur dan KWK. (zak/jbr)
