DPR Disebut Dapat Jatah 5 Persen dari Proyek e-KTP

Jakarta - Jaksa KPK menyebutkan konsorsium PNRI memberikan komitmen fee untuk DPR dan mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dari proyek e-KTP. Masing-masing mendapatkan komitmen fee dari konsorsium PNRI sebesar 5%.

Awalnya, eks Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana, Andi Narogong, eks Dirut PNRI Isnu Edhi Wijaya, Dirut PT Sandipala Arthapura Paulus Tanos, dan bos PT Biomorf Johannes Marliem bertemu membahas pembagian tugas pemenuhan komitmen fee untuk pihak tertentu.

Baca juga: Hakim Tanya Andi Narogong: Novanto Tagih 5 Persen untuk Dipenuhi?

"PT Sandipala Arthapura bertanggungjawab memberikan fee kepada Gamawan Fauzi melalui Asmin Aulia sebesar 5% dari nilai pekerjaan yang diperoleh," ujar jaksa pada KPK saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Di sisi lain, jaksa mengatakan PT Quadra Solution mempunyai kewajiban memberikan komitmen fee untuk Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Golkar DPR dan anggota DPR lainnya sebesar 5%. Komitmen fee tersebut dari nilai proyek e-KTP.

"PT Quadra Solution bertanggung jawab memberikan fee kepada Setya Novanto dan anggota DPR lainnya sebesar 5% dari jumlah pekerjaan yang diperoleh," tutur jaksa.

Kemudian, jaksa menyebutkan Perum PNRI mempunyai kewajiban tugas untuk memberikan komitmen fee untuk eks Dirjen Dukcapil Irman dan staf Kemendagri sebesar 5%. Selain itu, keuntungan anggota konsorsium PNRI mendapatkan sebesar 10%

"Keuntungan bersih masing-masing anggota konsorsium setelah dipotong pemberian fee tersebut adalah sebesar 10%," ucap jaksa.

Baca juga: Rangkaian Pertemuan Setya Novanto 'Mainkan' Anggaran e-KTP

Konsorsium yang tergabung PNRI yaitu Perum PNRI, PT Sandipala Arthapura, PT LEN Industri, PT Quadra Solution dan PT Sucofindo. Ketika itu, Gamawan menetapkan konsorsium PNRI sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran Rp 5,8 triliun.

Padahal, konsorsium PNRI tidak dapat melampirkan sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001. Namun Drajat Wisnu Setyawan selaku ketua panitia lelang proyek e-KTP mengusulkan konsorsium PNRI sebagai pemenang lelang meskipun masih dalam masa sanggah banding.

Perkara ini, mantan Direktur Utama (Dirut) PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo didakwa mendapatkan aliran duit terkait korupsi proyek e-KTP. Jaksa KPK menyebut perusahaan Anang itu mendapatkan Rp 79.039.861.630 dari proyek e-KTP.

(fai/dhn)