Pilgub Sumut 2018

PT TUN Makin Tutup Peluang JR Saragih Nyagub

Resi Erlangga - detikNews
Selasa, 27 Mar 2018 16:42 WIB
JR Saragih-Ance. (Foto: ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi).
Medan - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Sumut, menolak gugatan JR Saragih-Ance Silian terkait kepesertaan keduanya di Pilgub Sumatera Utara. Jalan JR Saragih pun kian kandas untuk maju di pilgub.

Dalam putusannya, Majelis Hakim yang diketuai Bambang Edy Soesanto menyatakan gugatan JR Saragih ke PT TUN prematur. Hal tersebut lantaran masih adanya proses hukum di Bawaslu Sumut dengan gugatan yang sama.

"Kita menghargai putusan mejelis hakim PT TUN Medan, yang mengabulkan eksepsi tergugat," kata Ance Silain usai menghadiri sidang putusan di kantor PT TUN Sumut, Jalan Pratun, Medan, Selasa (27/3/ 2018).


"Kita datang ke sini untuk menuntut keadilan dan mencari ruang keadilan," imbuhnya.

Ance menyebut ia dan JR Saragih tak akan berhenti berjuang. Meski ditolak PT TUN, mereka akan terus mengajukan gugatan ke tingkat selanjutnya, dalam hal ini adalah Mahkamah Agung (MA).

"Kami akan terus mengejar keadilan sampai batas hukum. JR- Ance akan melanjutkan proses ini ke MA," tegas Ketua DPD PKB Sumatera Utara itu.

Sidang putusan perkara JR-Ance berlangsung pagi tadi. JR Saragih tak hadir dalam sidang putusan kasusnya.

Selama proses sidang putusan, ratusan relawan menggelar aksi di depan kantor PT TUN Sumut. Polisi melakukan pengamanan ketat.


Seperti diketahui, perjuangan JR Saragih untuk bisa maju di Pilgub Sumut terus terhambat. Bupati Simalungun itu diusung oleh partainya, Demokrat serta PKB dan PKPI.

Pencalonan JR Saragih langsung terganjal setelah KPU menerbitkan SK penetapan calon pada Pilgub Sumut tanggal 12 Februari 2018. KPU Sumut menyatakan JR Saragih tidak lolos syarat administrasi karena persoalan legalisir ijazah.

Keputusan KPU ini dilawan JR Saragih dengan mengajukan gugatan ke Bawaslu Sumut. Pada putusan, Sabtu (3/3) lalu, Bawaslu mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan.

Bawaslu memerintahkan JR Saragih melegalisir ulang salinan ijazah sebagai syarat kelengkapan berkas administrasi pencalonan. Tapi hingga batas waktu 7 hari kerja, JR Saragih tidak memenuhi syarat administrasi.


Karena itu KPU Sumut tetap menyatakan JR Saragih-Ance Selian tidak memenuhi syarat mengikuti Pilgub. Ketua DPD Demokrat Sumut itu tidak menyerahkan fotokopi ijazah yang dilegalisir ulang sebagai syarat kelengkapan berkas administrasi pencalonan sebagaimana putusan Bawaslu.

JR Saragih disebut KPU hanya menyerahkan fotocopy Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) dengan alasan ijazah yang dimiliki hilang.

Tak cukup itu saja, JR pun kemudian ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen. Buntutnya, JR Saragih dipecat dari Demokrat.

"Memang di dalam kode etik kita, kalau ada kader yang berstatus sebagai tersangka itu memang standarnya begitu, diberhentikan," ujar Sekretaris Majelis Tinggi PD Amir Syamsuddin, Kamis (22/3). (elz/asp)