"Tidak ada sama sekali (PDIP bermasalah dengan Jokowi). Pak Jokowi juga dukung untuk sajikan data dan bukti hukum material (terkait diseretnya nama Puan Maharani dan Pramono Anung yang disebut oleh Setya Novanto). Penyidik fokus saja ke BAP," kata Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari saat dimintai konfirmasi, Selasa (27/3/2018).
Eva menuturkan partainya tidak merasa khawatir terhadap tudingan tersebut. Menurutnya, kedekatan Jokowi dengan banyak pihak dapat membuat peluang kemenangan Jokowi di Pilpres 2019 semakin besar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sisi lain, Eva menuturkan, saat proyek e-KTP digulirkan, partai banteng moncong putih itu adalah partai oposisi. Sebaliknya, katanya, kebijakan itu sepenuhnya berada di pemerintah.
"Posisi PDIP hanya oposisi, sementara kebijakan ada di tangan pemerintah saat itu. PDIP mengajukan versi lain e-KTP, yaitu integrasi data untuk SIN. Tapi pemerintah memaksakan bentuk saat ini dan meski LKPP sudah tidak setuju, tapi tetap saja dilaksanakan dengan penuh kelemahan yang terbukti saat ini berantakan, kok yang tanggung jawab PDIP?" ujar Eva.
Diberitakan sebelumnya, Partai Demokrat (PD) menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengaku tak berupaya merenggangkan keharmonisan mereka dengan Presiden Joko Widodo, di mana hubungan keduanya belakangan cukup mesra. PD baru-baru ini ikut diseret PDIP ketika membela dua kadernya, Puan Maharani dan Pramono Anung, yang disebut menerima uang korupsi e-KTP.
Wasekjen PD Rachland Nashidik menyebut serangan PDIP ke Demokrat merupakan bentuk 'kekhawatiran' partai berlambang banteng moncong putih itu atas kedekatan mereka dengan Jokowi. PD menuding PDIP sedang bermasalah dengan Jokowi.
"Kami memandang serangan Hasto pada partai kami yang sering dan selalu tanpa alasan adalah masalah internal PDIP, yakni antara DPP PDIP dengan Presiden Jokowi," ujar Rachland kepada wartawan, Selasa (27/3). (yas/tor)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini