Sekjen PDIP: Kami Tak Berupaya Pisahkan Jokowi-PD

Jakarta - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah adanya upaya pemisahan Joko Widodo dengan Demokrat. Pernyataan yang mengungkit slogan 'katakan tidak pada korupsi' ditegaskan Hasto tidak bermaksud membuat jarak antara PDIP dan Demokrat.

"Kami nggak pernah ada upaya memisahkan siapa pun yang memberikan dukungan kepada Pak Jokowi," kata Hasto di kantor DPP PPP, Jl Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/3/2018).

Baca juga: PDIP Tepis Anggapan Ingin Pisahkan Jokowi dan SBY

Pernyataan soal slogan yang pernah digunakan Demokrat, menurutnya, dimaksudkan untuk membantah pernyataan Setya Novanto, mantan Ketua Umum Partai Golkar, soal keterlibatan kader PDIP Puan Maharani dan Pramono Anung dalam korupsi e-KTP.

Namun pernyataan Hasto malah menyasar ke Partai Demokrat, satu partai yang sejak awal bulan ini sedang mesra dengan Jokowi. Hasto menyatakan akan tetap membuka pintu koalisi terhadap Demokrat.

"Mereka yang telah mengetuk pintu, kami akan membuka pintu tersebut," ujar Hasto.

Maksud Hasto mengungkit slogan Partai Demokrat itu ternyata tak hanya ditujukan ke Partai Demokrat, namun juga ditujukan untuk partainya sendiri supaya konsisten terhadap slogan partai.

Namun Hasto sepakat perilaku koruptif tak hanya eksklusif dilakukan oknum partai pendukung pemerintahan saja, partai oposisi pun bisa terjangkit nafsu korupsi.

"Yang kami ingatkan, marilah kita membangun peradaban dengan satunya kata dan perbuatan, sehingga kita yang menjanjikan kepada rakyat itu konsekuensinya sangat berat kalau kita nggak penuhi," ujar Hasto.

Baca juga: Apa Motif PDIP 'Bombardir' SBY?

Sebelumnya, Hasto menunjuk hidung pemerintah saat itu, yang dipimpin Presiden SBY dari PD, sebagai yang bertanggung jawab dalam kasus e-KTP. PDIP bahkan menyinggung slogan PD, partai penguasa saat proyek e-KTP bergulir.

"Itu bagian tanggung jawab moral politik kepada rakyat. Mengapa? Sebab, pemerintahan tersebut pada awal kampanyenya menjanjikan 'katakan tidak pada korupsi', dan hasilnya begitu banyak kasus korupsi yang terjadi. Tentu rakyatlah yang akan menilai akar dari persoalan korupsi tersebut, termasuk e-KTP," ujar Hasto, Jumat (23/3).

Partai Demokrat, yang semula membuka peluang koalisi untuk mendukung Jokowi, sang capres PDIP, kini berpikir ulang untuk mengeksekusi sikap politik itu.

"Sedikit-banyak itu (pernyataan Hasto) menjadi bahan pertimbangan buat kami," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan, Jumat (23/3).

Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Media Survei Nasional Rico Marbun menilai ada udang di balik batu, ada tujuan di balik manuver mengejutkan PDIP itu.

"Tuduhan dilempar Novanto, kenapa malah dioper ke SBY? Ini pasti ada tujuan khusus," kata Rico kepada wartawan, Jumat (23/3). (dnu/fdn)