Pemerintah NZ Diminta Klarifikasi Isu Miring Kunjungan Jokowi

Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafid meminta pemerintah Selandia Baru mengklarifikasi isu miring terkait kunjungan Presiden Jokowi pekan lalu. Media setempat menyebut Jokowi tidak menghormati Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern karena tidak menggelar konferensi pers bersama usai pertemuan.

"Saya rasa ada baiknya juga ada pernyataan dari Kemlu Selandia Baru bahwa Presiden Indonesia tidak pernah menolak menjawab konpers bersama Jucinda Ardern," kata Meutya lewat pesan singkat, Senin (26/3/2018) malam.

Baca juga: Dubes Klarifikasi Kabar Jokowi Tak Hormati PM Saat di Selandia Baru

Meutya mengatakan klarifikasi itu penting agar tidak mengganggu hubungan baik antara Indonesia dan Selandia Baru.

"Kalau bisa ada penjelasan dari Kemlu New Zealand (NZ) kepada publik di NZ akan baik buat hubungan kedua negara agar tidak berlarut-larut," jelasnya.

Meutya juga sudah meminta penjelasan dari Dubes RI untuk Selandia Baru Tantowi Yahya terkait kabar miring ini. Akar masalah kabar miring ini adalah penulis yang tidak melakukan konfirmasi.

"Saya sudah meminta penjelasan dari Dubes kita di NZ, infonya tulisan penulis yang tidak melakukan konfirmasi atau menyampaikan fakta. Jadi tidak perlu ditanggapi terlalu serius," ucapnya.

Baca juga: Demo Separatis Papua dan Tuduhan Jokowi Tak Hormati PM Selandia Baru

Sebelumnya diberitakan, kabar miring tersebut ditulis oleh editor politik New Zealand Herald Audrey Young yang menulis tulisan berjudul "Visiting leaders show disrespect by failing to share platform with Jacinda Ardern". Tulisan itu diterbitkan pada Minggu (25/3) waktu setempat.

Terkait hal itu, Dubes Tantowi telah melayangkan protes kepada Young dan meminta ada artikel klarifikasi. "Karena apa yang dia tulis tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya," ujar Tantowi dalam keterangan tertulis, Senin (26/3).

Tantowi menyatakan, lawatan Presiden Jokowi ke Selandia Baru, setelah terakhir Presiden Indonesia berkunjung 13 tahun lalu, adalah lawatan yang sukses dan produktif. Tantowi mengatakan tulisan bahwa Jokowi menolak untuk berkomunikasi dengan media adalah pendapat pribadi Audrey Young yang tidak didukung oleh bukti dan fakta.

"Kami sangat kecewa dengan pemberitaan yang ditulis oleh Audrey Young yang dibuat tanpa dukungan fakta dan konfirmasi baik dari pemerintah Selandia Baru maupun KBRI Wellington selaku perwakilan Pemerintah Indonesia. Kami kecewa tulisan yang dibuat berdasarkan asumsi si penulis tersebut telah menciptakan persepsi yang salah tentang Presiden Joko Widodo," ujar Tantowi.

"Yang benar adalah keputusan untuk tidak membuat keterangan Pers adalah usulan dari Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru yang kemudian diadopsi menjadi keputusan bersama. Untuk konsumsi publik, hasil-hasil pertemuan akan disarikan dalam pernyataan bersama (joint statement) yang akan dimuat di website resmi kedua negara. Sebagai tamu, kami menghargai posisi yang diambil oleh tuan rumah. Kami mendukung sepenuhnya karena tidak ada yang salah dengan sikap tersebut," sambungnya. (ams/aan)