Kepala Daerah Diminta Segera Terapkan Transaksi Nontunai

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut pola transaksi nontunai ke kementerian dan lembaga akan mencegah perilaku korupsi. Transaksi nontunai juga akan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

"Indonesia telah mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016, tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan menginstruksikan kepada kepala daerah se-Indonesia untuk mempercepat implementasi transaksi nontunai di seluruh kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah," ujar Tjahjo dalam sambutannya di peluncuran e-Samsat di Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (26/3/2018).

Baca juga: Polda Metro Jaya Harap Samsat Digital Bisa Tekan Perilaku Koruptif

Selain memberikan rasa aman ke warga, menurut Tjahjo, transaksi nontunai pada kantor bersama Samsat akan mempermudah dan mempercepat proses pengurusan. Karena itu, Kemendagri ingin mendorong dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam kantor bersama Samsat.

"Dengan pemanfaatan teknologi informasi dan perbankan, yang akan mempermudah masyarakat dam meningkatkan kualitas layanan," terangnya.

Baca juga: Mendagri Resmikan Samsat Digital di Polda Metro Jaya

Menurutnya, agenda seperti e-Samsat dapat meningkatkan kualitas pelayanan tidak saja oleh Pemda, tapi juga Polri, dan PT Jasa Raharja melalui efektivitas pemungutan pajak daerah.

Foto: Ari Saputra

Pada kesempatan itu, lagi-lagi Tjahjo mengingatkan beberapa wilayah yang rawan korupsi dan harus diperhatikan.

"Dana bansos atau dana hibah, dan soal perencanaan anggaran," ungkapnya.

(fiq/idh)