2 Penghulu Masuk 5 Besar Pelapor Gratifikasi Tersering

Nur Indah Fatmawati - detikNews
Jumat, 23 Mar 2018 21:38 WIB
Ilustrasi (Muhammad Ridho/detikcom)
Jakarta - Ada dua penghulu yang masuk dalam daftar 5 besar pelapor gratifikasi paling rutin di KPK. Kedua penghulu itu adalah Abdurrahman Muhammad Bakrie dan Samanto.

Bakrie menempati posisi pertama dengan 59 kali laporan, sedangkan Samanto di urutan keempat dengan 38 kali laporan. Bakrie bertugas sebagai penghulu di Kabupaten Klaten, sedangkan Samanto di Kabupaten Bantul.

"Untuk Abdurrahman Muhammad Bakrie, ada 59 kali laporan, 57 di antaranya ditetapkan sebagai milik negara. Nilainya Rp 4.260.000. Sedangkan untuk Samanto, ada 38 kali laporan, yang seluruhnya ditetapkan sebagai milik negara. Nilainya Rp 2.985.000," ujar Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono kepada detikcom, Jumat (23/3/2018).


Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004, pemerintah menetapkan biaya Rp 30 ribu untuk pencatatan nikah di KUA. Namun, menurutnya, banyak yang menikah di luar hari kerja, sedangkan biaya operasional KUA hanya Rp 2,2 juta per bulan.

KPK pun pernah melakukan kajian karena hal itu dinilai rawan menimbulkan gratifikasi, sehingga pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Biaya Nikah dan Rujuk di Luar KUA Kecamatan. Dalam aturan itu kemudian ditetapkan biaya Rp 600 ribu untuk biaya pernikahan di luar KUA.

"Ini sejalan dengan pembenahan sistem tata kelola penghulu yang relatif lebih baik sebagai hasil perbaikan pelayanan publik, 80 persen PNBP dari biaya pernikahan Rp 600 ribu per pernikahan dikembalikan sebagai biaya operasional penghulu," tutur Giri.


Daftar 5 besar itu pelaporan dari periode 2015 hingga 2018 (per Maret). Urutan ini berdasarkan tingkat paling sering, bukan diukur dari nilai gratifikasi terbesar.

Berikut daftarnya (nama, jabatan, total jumlah laporan gratifikasi dan nilainya):

1. Abdurrahman Muhammad Bakrie, penghulu di Kabupaten Klaten. KPK menyatakan 57 dari 59 kali laporannya sebagai milik negara. Nilainya Rp 4.260.000

2. Nila Djuwita Farid Afansa Moeloek, Menteri Kesehatan. KPK menyatakan 12 dari 47 kali laporannya sebagai milik negara. Nilainya Rp 2.985.000

3. Hari Kriswanto, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan. KPK menyatakan 38 dari 46 kali laporannya sebagai milik negara. Nilainya Rp 93.116.500 dan USD 700

4. Samanto, penghulu di Kabupaten Bantul. KPK menyatakan seluruh laporannya yaitu 38 kali sebagai milik negara. Nilainya Rp 2.985.000

5. Sandiaga Uno, Wakil Gubernur DKI Jakarta. KPK menyatakan 12 dari 23 kali laporannya sebagai milik negara. Nilainya masih dihitung. (dhn/tor)