Selasa 20 Maret 2018, 22:42 WIB
Insiden Rusun Pasar Rumput, Sandi Usul Pengawas Proyek Ditambah
Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno (Muhammad Fida Ul Haq/detikcom)
Jakarta -
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta masih membahas sanksi atas kecelakaan kerja Rusunawa Pasar Rumput. Salah satu opsi sanksi yang muncul adalah terkait tindak pidana ringan.
"Sanksinya kepada pekerja yang lalai karena untuk tipiring belum ada yang untuk korporasinya, tapi untuk operatornya," ujar Sandi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (20/3/2018).
Sandi menjelaskan Pemprov DKI dalam hal ini bisa memberi rekomendasi terkait sanksi dalam kecelakaan Rusunawa Pasar Rumput yang memakan korban jiwa. Namun kepastian hukumnya akan ditentukan pihak kepolisian.
"Karena kami yang melakukan monitoring oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kita bisa memberikan rekomendasi. Jadi sanksi itu nanti tentunya kalau misalnya akhirnya, misalnya yang dipilih adalah tipiring, ya harus diproses melalui kepolisian," imbuhnya.
Sandi mendapat laporan dari Disnaker bahwa ada kemungkinan pekerja di lokasi kelelahan, sehingga besi hollow jatuh dan menimpa warga dari ketinggian sepuluh lantai gadung rusun.
"Mungkin dia lelah, satu. Mungkin dia belum nyampai, jadi ibaratnya dia biasa hanya pilot pesawat dengan baling-baling, tiba-tiba disuruh bawa pesawat jumbo jet," katanya.
"Jadi ilmunya belum nyampe. Nah ini adalah untuk ketidakmampuan dari kontraktor untuk menerapkan good coorporate governance," lanjut Sandi.
Sandi juga mengusulkan agar pihak kontraktor mau menyaring pekerja baru sebagai pengawas di lapangan. Tujuannya, agar kejadian serupa tidak terulang, karena dari sisi pengawas dilakukan secara dobel.
"Kenapa nggak sih, mumpung lagi cari kerja susah. Sementara kontrak banyak, kontrak melimpah, proyek-proyek infrastruktur melimpah, kenapa nggak hire sih? Kan profitnya sudah banyak. Kalau profitnya banyak, kan kita lihat di perusahaan-perusahaan itu semua profitnya banyak. Kenapa nggak membuka lapangan kerja? Khususnya untuk pengawas, khususnya untuk memberikan training. Nah saya ingin mendorong, gitu lo. Kalau bisa, ditingkatkan jumlah tenaga pengawas dan juga ditingkatkan kualifikasi daripada operator-operator tersebut," papar Sandi.
(idn/dkp)
"Sanksinya kepada pekerja yang lalai karena untuk tipiring belum ada yang untuk korporasinya, tapi untuk operatornya," ujar Sandi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (20/3/2018).
Sandi menjelaskan Pemprov DKI dalam hal ini bisa memberi rekomendasi terkait sanksi dalam kecelakaan Rusunawa Pasar Rumput yang memakan korban jiwa. Namun kepastian hukumnya akan ditentukan pihak kepolisian.
"Karena kami yang melakukan monitoring oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kita bisa memberikan rekomendasi. Jadi sanksi itu nanti tentunya kalau misalnya akhirnya, misalnya yang dipilih adalah tipiring, ya harus diproses melalui kepolisian," imbuhnya.
Sandi mendapat laporan dari Disnaker bahwa ada kemungkinan pekerja di lokasi kelelahan, sehingga besi hollow jatuh dan menimpa warga dari ketinggian sepuluh lantai gadung rusun.
"Mungkin dia lelah, satu. Mungkin dia belum nyampai, jadi ibaratnya dia biasa hanya pilot pesawat dengan baling-baling, tiba-tiba disuruh bawa pesawat jumbo jet," katanya.
"Jadi ilmunya belum nyampe. Nah ini adalah untuk ketidakmampuan dari kontraktor untuk menerapkan good coorporate governance," lanjut Sandi.
Sandi juga mengusulkan agar pihak kontraktor mau menyaring pekerja baru sebagai pengawas di lapangan. Tujuannya, agar kejadian serupa tidak terulang, karena dari sisi pengawas dilakukan secara dobel.
"Kenapa nggak sih, mumpung lagi cari kerja susah. Sementara kontrak banyak, kontrak melimpah, proyek-proyek infrastruktur melimpah, kenapa nggak hire sih? Kan profitnya sudah banyak. Kalau profitnya banyak, kan kita lihat di perusahaan-perusahaan itu semua profitnya banyak. Kenapa nggak membuka lapangan kerja? Khususnya untuk pengawas, khususnya untuk memberikan training. Nah saya ingin mendorong, gitu lo. Kalau bisa, ditingkatkan jumlah tenaga pengawas dan juga ditingkatkan kualifikasi daripada operator-operator tersebut," papar Sandi.
(idn/dkp)
