Baleg DPR Harap Revisi UU Narkotika Selesai di Masa Sidang Ini

Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo berharap revisi Undang-Undang Narkotika selesai pada masa sidang ini, yaitu akhir April. Pasalnya, narkoba menjadi permasalahan yang paling serius di Indonesia.

"Masalah narkoba ini menjadi masalah paling serius. Kita (Baleg) sudah sampaikan kepada pemerintah bahwa pada akhir masa sidang ini UU Narkotika harus sudah direvisi," kata Firman saat diskusi di media center DPR, gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Baca juga: Baleg DPR Terus Desak Pemerintah Ajukan Draf Revisi UU Narkotika

Firman mengaku sudah menyampaikan kegentingan yang disebabkan oleh persoalan narkoba tersebut. Namun hingga saat ini revisi tak kunjung selesai.

"Saya pernah sampaikan, 'Apakah pemerintah tidak pernah melihat UU Narkotika kita ini masih lemah?' dan pemerintah bilang masih belum mau merevisi UU ini. Saya sudah mengusulkan UU ini masuk Prolegnas. Pemerintah sempat menyampaikan, biarkan UU ini jadi inisiasi pemerintah, tapi sampai saat ini belum juga selesai," sebutnya.

Firman menyebut penyokong narkoba di Indonesia cukup kuat. Karena itu, Firman menuturkan, dasar hukum terkait kasus narkoba juga perlu lebih dikuatkan.

"Narkoba ini kan bekingnya juga kuat. Oleh sebab itu, UU (tentang Narkotika) harus kita kuatkan. Sanksi harus memberikan efek jera kepada siapa pun. Sanksi ini sekarang ini kan tidak bisa bedakan pengedar gembong ataupun produsen, justru malah yang ditangkap ini yang kecil-kecil," tuturnya.

Baca juga: Soal RUU Narkotika, Menkumham: Ada Banyak Pasal yang Direvisi

Sepaham dengan Firman, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Jamil berharap aparat penegak hukum tak hanya menangkap public figure yang terlibat narkoba. Sedangkan bandar besar hampir tak terekspose.

"Ada petugas yang lebih (banyak) menangkap orang yang populer, sedangkan sindikat bandar jarang diekspos. Pengadilan juga tidak bisa membedakan mana pengguna dan pengedar," sebutnya. (yas/idh)