Penundaan Proses Hukum Saat Pilkada Tak Berlaku untuk OTT

Jakarta - Polisi menyatakan tetap menunda proses hukum bagi calon peserta Pilkada. Namun hal itu tidak berlaku bagi calon peserta Pilkada yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan mereka yang terseret pidana Pemilu.

"Kapolri sudah mengeluarkan surat edaran, tetap tidak memproses yang sudah bermasalah tidak diproses dulu sampai dia nanti selesai pelantikan. Khusus yang OTT dan (langgar) UU tindak pidana pemilu tetap diproses," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto, di kantornya, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (19/3/2018).

Baca juga: Bamsoet Nilai Perppu Peserta Pilkada Tersangka Tak Diperlukan

Ia mengatakan proses hukum bagi pelanggar UU pemilu harus diproses secara cepat. Sedangkan terkait kasus calon Gubernur Sumatera Utara, JR Saragih yang terseret kasus dugaan pemalsuan legalisir ijazah palsu merupakan tindak pidana pemilu.

"Kalau yang di Medan itu terkait hasil Gakummdu tetap diposes," kata Setyo.

Sementara bagi calon peserta pemilu yang terindikasi terlibat kasus selain OTT dan pelanggaran pemilu proses hukumnya tetap ditunda. Alasannya untuk melancarkan proses pemilu. Nantinya pada akhir setelah terpilih, polisi akan melanjutkan proses hukum tindak pidananya.

"Kita menghargai proses demokrasi, esensi demokrasi pemilu makanya kita mau berjalan aman dan lancar. Tentang hasilnya diproses lagi yang masalah," kata Setyo.

Baca juga: Wiranto: Tunda Kasus Calon Kepala Daerah Itu Imbauan

Sebelumnya, polisi menegaskan tetap profesional dalam menangani perkara cagub Sumut JR Saragih. Polisi memastikan, kasus ini murni hukum dan tidak terpengaruh oleh politik.

"Kita tidak adalah itu menjadi alat politik tidaklah. Wakapolri sudah menyatakan kita netral ya," ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasista, di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (16/3).



(yld/rvk)