Ketua MPR Yakin 'Naik Pangkat' Megawati Bukan Balas Budi Jokowi

Jakarta - Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai perubahan status Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) menjadi setingkat kementerian dengan nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) merupakan hal yang baik. Dia juga meyakini itu bukan bentuk balas budi Presiden Joko Widodo.

"Bagus itu. Jadi dia nanti bisa punya wibawa untuk kementerian, untuk bupati, gubernur. Kalau unit itu kan unit, bagaimana manggil menteri. Karena kita harap Badan Pancasila itu bisa meletakkan dasar-dasar yang kuat, bahannya dia melatih pelatih gitu," kata Zulkifli di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (15/3/2018).

Status BPIP yang menjadi setingkat kementerian membuat Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang duduk sebagai Ketua Dewan Pengarah, 'naik pangkat'. Menurut Zulkifli, hal itu bukanlah soal balas budi Presiden Joko Widodo setelah didukung sebagai capres oleh PDIP untuk Pilpres 2019.

Baca juga: Jokowi 'Naikkan Pangkat' Megawati

"Nggak, ini bukan balas-membalas. Ini penting membangun karakter bangsa," ujarnya.

Menurut Zulkifli, BPIP dibutuhkan untuk membangun karakter bangsa. Dia menganggap MPR tak akan bisa membangun karakter bangsa sendirian.

"Manggala BP7 kan nggak ada lagi. Ini ada (BPIP) itu usulan kita, usulan MPR. Karena penting. MPR sendiri nggak mungkin bisa untuk membangun karakter bangsa, nggak mungkin. Anggotanya cuma 600, mau kampanye lagi ini, sebentar lagi pemilihan," tutur Zulkifli.

Baca juga: Jokowi Teken Perpres UKP Pancasila Naik Jadi Selevel Kementerian

Sebelumnya, Jokowi resmi 'menaikkan pangkat' UKP-PIP menjadi setingkat kementerian dengan nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Presiden Jokowi meneken Perpres No 7/2018 tentang badan tersebut pada 28 Februari 2018. Ini sekaligus menggantikan Perpres No 54/2017 tentang UKP-PIP.

Perpres No 7/2018 itu menjadikan Kepala BPIP memiliki hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri dan wakilnya setingkat wakil menteri. Sementara itu, Dewan Pengarah mendapatkan hak keuangan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan perundangan. (haf/elz)