Rabu 14 Maret 2018, 18:24 WIB
Wiranto Imbau Kasus Calon di Pilkada Ditunda, Jokowi: KPK Independen
Presiden Jokowi (Foto: Dok. Laily Rachev-Biro Pers Setpres)
Serang -
Menko Polhukam Wiranto meminta agar KPK menunda dulu proses hukum calon kepala daerah yang diduga terkait korupsi hingga masa pilkada usai. Tapi Presiden Joko Widodo menegaskan KPK itu independen
"Silakan tanyak ke Pak Wiranto," kata Jokowi saat ditanyai wartawan di Alun-alun Kota Serang, Banten, Rabu (14/3/2018).
Saat ditanya soal ada tidaknya persetujuan atas pernyataan Wiranto, Jokowi tidak memberi penjelasan. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini hanya menegaskan bahwa KPK adalah lembaga yang independen.
"Silakan bertanya ke Pak Wiranto. Yang saya tahu KPK itu independen," tegas Jokowi.
Sebelumnya Menko Polhukam Wiranto mengatakan permintaan agar KPK menunda penanganan kasus calon kepala daerah pada masa pilkada bukan paksaan. Wiranto menegaskan hanya menyampaikan imbauan agar KPK tidak dituduh bermain politik terkait pilkada.
"Tidak ada paksaan, semuanya imbauan," ujar Wiranto, Selasa (13/3).
Menurut Wiranto, penundaan penanganan kasus tidak berarti perkara yang diduga berkaitan dengan calon kepala daerah disetop. Pengusutan lewat penyelidikan dan penyidikan, menurutnya, tetap harus dilakukan.
(jor/fdn)
"Silakan tanyak ke Pak Wiranto," kata Jokowi saat ditanyai wartawan di Alun-alun Kota Serang, Banten, Rabu (14/3/2018).
Saat ditanya soal ada tidaknya persetujuan atas pernyataan Wiranto, Jokowi tidak memberi penjelasan. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini hanya menegaskan bahwa KPK adalah lembaga yang independen.
"Silakan bertanya ke Pak Wiranto. Yang saya tahu KPK itu independen," tegas Jokowi.
Sebelumnya Menko Polhukam Wiranto mengatakan permintaan agar KPK menunda penanganan kasus calon kepala daerah pada masa pilkada bukan paksaan. Wiranto menegaskan hanya menyampaikan imbauan agar KPK tidak dituduh bermain politik terkait pilkada.
"Tidak ada paksaan, semuanya imbauan," ujar Wiranto, Selasa (13/3).
Menurut Wiranto, penundaan penanganan kasus tidak berarti perkara yang diduga berkaitan dengan calon kepala daerah disetop. Pengusutan lewat penyelidikan dan penyidikan, menurutnya, tetap harus dilakukan.
(jor/fdn)
