Raker di DPR, Kapolri Paparkan Kendala Pilgub Papua

Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian memaparkan permasalahan atau kendala di Pilgub Papua 2018 saat rapat kerja dengan Komisi III DPR. Tito menyebut, salah satu masalah Pilgub Papua adalah perekaman e-KTP.

"Kami sudah lakukan koordinasi dengan stakeholder terkait yaitu TNI, Pemda, Kemendagri, Bawaslu, Panwaslu, Kominfo. Rapat dilakukan bersama, dipimpin Menko Polhukam (Wiranto) untuk menyamankan persepsi apa saja permasalahan-permasalahan yang kita temui. Diinventarisir dan setelah itu kita upayakan selesaikan," jelas Tito di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Baca juga: Kapolri Sebut 1 Juta Personel Gabungan akan Amankan Pilkada 2018

Tito menjelaskan, tengah dicarikan solusi terkait perekaman e-KTP di Papua. "e-KTP di Papua, karena menurut undang-undang, pemilih sah kalau dia punya e-KTP. Bagaimana dengan Papua? Ini sedang dicarikan solusi," sambung Tito.

Tito mengatakan Polri akan menggelar Apel Kasatwil pada Mei mendatang untuk mengecek kesiapan-kesiapan masing-masing pasangan calon di masing-masing daerah sebelum berlaga di Pilkada Serentak 2018. Tito mengaku dari segi keamanan, aparat diuntungkan karena masa kampanye yang dinilai dia cukup panjang yaitu selama 4 bulan.

Baca juga: Kapolri: Satgas Anti-politik Uang Tak Menarget Parpol Tertentu

"Awal Mei kami akan lakukan Apel Kasatwil untuk melihat kesiapan terakhir paslon-paslon. Kita beruntung, masa kampanye berlangsung cukup panjang dari Februari sampai Juni, empat bulan," kata Tito.

Baca juga: Kapolri Percaya Diri Pilkada Serentak 2018 Berlangsung Aman

Dengan lamanya masa kampanye, Tito berpendapat aparat keamanan akan lebih mudah mengatur dan dinamika Pilkada terurai.

"Sehingga dengan masa kampanye yang panjang relatif mengaturnya lebih mudah dan dinamikanya tidak terfokus. Apalagi dengan adanya IT, media sosial ini bisa juga jadi saluran melakukan kampanye dan mengurangi teknik kampanye mobilisasi massa yang rawan konflik," ujar eks Kapolda Papua ini. (aud/dkp)