Rabu 14 Maret 2018, 08:40 WIB
DKPP Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Anggota KPU-Bawaslu
Ilustrasi sidang (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -
Dewan Kehormatan Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik terhadap anggota KPU RI dan Bawaslu RI. Dugaan pelanggaran ini diadukan oleh tiga partai politik.
"Sidang jam 9.00 WIB, Pengadu partai yang gagal ikut pemilu, Partai Idaman, Partai Republik, Partai Rakyat, dan yang digugat KPU RI dan Bawaslu RI," ujar Anggota DKPP Alfitra Salamm saat dihubungi detikcom, Rabu (14/3/2018).
Alfitra mengatakan ketiga partai politik ini mengajukan gugatan terkait sistem informasi partai politik (Sipol). KPU diduga melakukan pelanggaran karena penggunaan sipol tidak ada dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilu.
"Gugatan berkaitan dengan sipol, dalil penggugat sipol tidak ada dalam UU pemilu," kata Alfitra.
Ketiga partai politik ini mengajukan gugatan dengan objek gugatan Surat Keputusan KPU Nomor 58/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 terkait peserta Pemilu 2019. Selain itu keputusan Bawaslu yang menolak gugatan ketiga partai sebagai peserta pemilu juga diajukan sebagai objek gugatan.
"Yang digugat adalah keputusan final KPU dan keputusan Bawaslu," tutur Alfitra.
Sebelumnya, ketiga partai ini telah mengajukan gugatan ke Bawaslu terkait keputusan KPU tentang penetapan peserta pemili 2019. Dalam gugatan ketiga partai meminta ditetapkan sebagai peserta pemilu.
Namun gugatan ditolak, karena ketiga partai dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi dan tidak mengikuti tahap verifikasi.
(rvk/rvk)
"Sidang jam 9.00 WIB, Pengadu partai yang gagal ikut pemilu, Partai Idaman, Partai Republik, Partai Rakyat, dan yang digugat KPU RI dan Bawaslu RI," ujar Anggota DKPP Alfitra Salamm saat dihubungi detikcom, Rabu (14/3/2018).
Alfitra mengatakan ketiga partai politik ini mengajukan gugatan terkait sistem informasi partai politik (Sipol). KPU diduga melakukan pelanggaran karena penggunaan sipol tidak ada dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilu.
"Gugatan berkaitan dengan sipol, dalil penggugat sipol tidak ada dalam UU pemilu," kata Alfitra.
Ketiga partai politik ini mengajukan gugatan dengan objek gugatan Surat Keputusan KPU Nomor 58/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 terkait peserta Pemilu 2019. Selain itu keputusan Bawaslu yang menolak gugatan ketiga partai sebagai peserta pemilu juga diajukan sebagai objek gugatan.
"Yang digugat adalah keputusan final KPU dan keputusan Bawaslu," tutur Alfitra.
Sebelumnya, ketiga partai ini telah mengajukan gugatan ke Bawaslu terkait keputusan KPU tentang penetapan peserta pemili 2019. Dalam gugatan ketiga partai meminta ditetapkan sebagai peserta pemilu.
Namun gugatan ditolak, karena ketiga partai dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi dan tidak mengikuti tahap verifikasi.
(rvk/rvk)
