Selasa 13 Maret 2018, 19:33 WIB
KPK Tetapkan Hakim dan Panitera PN Tangerang Tersangka Suap
Konferensi pers di KPK tentang penetapan tersangka terhadap hakim dan paniter pengganti di Pengadilan Negeri Tangerang. (Haris Fadhil/detikcom)
Jakarta -
KPK menetapkan hakim dan panitera pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, Wahyu Widya Nurfitri dan Tuti Atika, sebagai tersangka. Keduanya disebut menerima suap terkait gugatan perdata wanprestasi.
"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan empat orang tersangka, yaitu diduga sebagai penerima: WWN (Wahyu Widya Nurfitri) dan TA (Tuti Atika), diduga sebagai pemberi: AGS (Agus Wiratno) dan HMS (HM Saipudin)," ucap Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (13/3/2018).
Agus dan Saipudin disebut sebagai advokat. Mereka memberikan suap kepada Wahyu terkait gugatan perdata perkara wanprestasi. KPK menyebut commitment fee terkait pengurusan itu adalah Rp 30 juta.
"Diduga AGS memberikan hadiah atau janji kepada WWN selaku ketua majelis hakim dan TA selaku panitera pengganti terkait gugatan perdata perkara wanprestasi dengan pihak tergugat Hj M cs dengan permohonan agar ahli waris mau menandatangani akta jual-beli melalui pemberian pinjaman utang sebelumnya," sebut Basaria.
Atas perbuatannya, Wahyu dan Tuti dijerat dengan Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sedangkan Agus dan Saipudin disangka melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
(dhn/dhn)
"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan empat orang tersangka, yaitu diduga sebagai penerima: WWN (Wahyu Widya Nurfitri) dan TA (Tuti Atika), diduga sebagai pemberi: AGS (Agus Wiratno) dan HMS (HM Saipudin)," ucap Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (13/3/2018).
Agus dan Saipudin disebut sebagai advokat. Mereka memberikan suap kepada Wahyu terkait gugatan perdata perkara wanprestasi. KPK menyebut commitment fee terkait pengurusan itu adalah Rp 30 juta.
"Diduga AGS memberikan hadiah atau janji kepada WWN selaku ketua majelis hakim dan TA selaku panitera pengganti terkait gugatan perdata perkara wanprestasi dengan pihak tergugat Hj M cs dengan permohonan agar ahli waris mau menandatangani akta jual-beli melalui pemberian pinjaman utang sebelumnya," sebut Basaria.
Atas perbuatannya, Wahyu dan Tuti dijerat dengan Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sedangkan Agus dan Saipudin disangka melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
(dhn/dhn)
