DetikNews
Selasa 13 Maret 2018, 15:55 WIB

Biaya Haji Rp 35 Juta, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Jemaah Mengeluh

Mega Putra Ratya - detikNews
Biaya Haji Rp 35 Juta, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Jemaah Mengeluh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2018 telah ditetapkan DPR bersama pemerintah, naik 0,9 persen dibanding BPIH 2017. Kini, dengan biaya haji sebesar Rp 35,235 juta itu, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan berharap kualitas pelayanan haji mengalami peningkatan.

Taufik menambahkan, permasalahan-permasalahan seperti keterlambatan visa diharapkan tidak terjadi lagi. Selain itu, pelayanan katering, akomodasi, serta transportasi selama jemaah haji asal Indonesia mendapatkan skala prioritas, sehingga kepuasan jemaah meningkat.

"Biaya haji memang kenaikannya tidak terlalu tinggi. Namun pelayanan haji harus ditingkatkan, sehingga jemaah kita bisa fokus beribadah. Jangan sampai pelayanan kepada jemaah haji kita terbengkalai, sehingga muncul keluhan dari jemaah kita," kata Taufik saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (13/3/2018).


Selain itu, masih kata Taufik, alokasi tenaga petugas haji Indonesia juga ditingkatkan, agar dapat memberikan perlindungan dan pelayanan, khususnya kepada jemaah yang berisiko tinggi. Sebab, jemaah ini memerlukan pendampingan secara khusus.

"Kita tahu, ada jemaah kita yang berusia sepuh karena telah cukup lama menunggu antrean untuk berangkat haji. Tentu ini harus menjadi perhatian khusus, mengingat ketika musim haji, jutaan orang datang dari seluruh belahan dunia," pesan Taufik.

Diketahui, DPR dan pemerintah berhasil menyepakati BPIH tahun 1439 Hijriah atau 2018 Masehi sebesar Rp 35.235.290,00, naik Rp 345.290 atau 0,9 persen dibanding BPIH pada 2017.

Hasil pembahasan Panja dan telah disetujui Komisi VIII DPR antara lain, BPIH 2018 sebesar Rp 35.235.602. Perinciannya, harga rata-rata komponen penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi sebesar Rp 27,495 juta, harga rata-rata pemondokan Mekah 4.504 riyal, dengan perincian 3.782 riyal dialokasikan dalam anggaran dana optimalisasi, dan 668 riyal atau Rp 2.384.760 yang dibayar jemaah haji.


Selain itu, biaya living allowance sebesar 1.500 riyal atau sebesar Rp 5.355.000 dan diserahkan kepada jemaah haji dalam mata uang riyal.

Panja Komisi VIII dan pemerintah juga menyepakati alokasi anggaran safeguarding dan indirect cost BPIH tahun 2018 sebesar Rp 6,327 miliar. Juga disepakati alokasi anggaran safeguarding dalam indirect cost BPIH sebesar Rp 30 miliar sebagai antisipasi untuk selisih kurs, force majeur, dan kemungkinan timbulnya biaya tak terduga terkait pelayanan langsung terhadap jemaah.
(ega/nwy)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed