DetikNews
Selasa 13 Maret 2018, 15:53 WIB

KPU: Penetapan Tersangka Calon Kepala Daerah Tak Pengaruhi Pilkada

Dwi Andayani - detikNews
KPU: Penetapan Tersangka Calon Kepala Daerah Tak Pengaruhi Pilkada Komisioner KPU Hasyim Asy'ari (Dwi Andayani/detikcom)
Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta KPK menunda proses penetapan tersangka calon kepala daerah yang terindikasi korupsi karena mengganggu proses jalannya pemilu. Komisi Pemilihan Umum menegaskan pihaknya tidak pernah ikut mengusulkan penundaan tersebut.

"Kami KPU tidak pernah mengusulkan urusan penundaan pengumuman status tersangka yang dilakukan oleh KPK. Kami tidak pernah mengusulkan dan membahas itu," ujar komisioner KPU Hasyim Asy'ari di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (13/3/2018).


Hasyim mengatakan penangkapan dan penetapan tersangka merupakan wewenang KPK sepenuhnya. Hasyim meyakini KPK memiliki bukti yang kuat sebelum menetapkan status hukum seseorang.

"Sehingga kemudian kalau KPK melakukan penangkapan itu adalah wewenang sepenuhnya KPK. Karena KPK penegak hukum independen, yang kami yakini, ketika mau mengumumkan penetapan tersangka seseorang, pasti sudah memiliki keyakinan bahwa memegang bukti yang cukup. Jadi bukan urusan KPU kalau KPK mau menetapkan orang sebagai tersangka, itu bukan urusan KPU," urainya.


Hasyim juga menampik anggapan bahwa penetapan status tersangka calon kepala daerah yang terindikasi korupsi mempengaruhi jalannya pemilu. Dia menegaskan pemilu bakal terus berlangsung meski calon kepala daerah itu menyandang status tersangka korupsi.

"Tetap jalan terus, pemilu jalan terus, pilkada jalan terus, tidak terpengaruh," tuturnya.


Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto meminta penundaan proses hukum calon kepala daerah yang diduga korupsi kepada KPK. Dia menilai proses hukum tersebut dapat mempengaruhi perolehan suara.

"Karena apa? (Proses hukum) akan berpengaruh pada pelaksanaan pemilu, akan masuk ke ranah politik, akan masuk ke hal-hal yang mempengaruhi perolehan suara. Apalagi kalau sudah ditetapkan sebagai paslon, itu bukan pribadi lagi, tapi milik para pemilih, milik partai-partai yang mendukungnya, milik orang banyak," kata Wiranto seusai rapat penyelenggaraan pemilu di kantornya, Selasa (13/3).
(ams/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed