KPU: Penetapan Tersangka Calon Kepala Daerah Tak Pengaruhi Pilkada

Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta KPK menunda proses penetapan tersangka calon kepala daerah yang terindikasi korupsi karena mengganggu proses jalannya pemilu. Komisi Pemilihan Umum menegaskan pihaknya tidak pernah ikut mengusulkan penundaan tersebut.

"Kami KPU tidak pernah mengusulkan urusan penundaan pengumuman status tersangka yang dilakukan oleh KPK. Kami tidak pernah mengusulkan dan membahas itu," ujar komisioner KPU Hasyim Asy'ari di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (13/3/2018).

Baca juga: Wiranto Minta KPK Tunda Kasus Calon Kepala Daerah Diduga Korupsi

Hasyim mengatakan penangkapan dan penetapan tersangka merupakan wewenang KPK sepenuhnya. Hasyim meyakini KPK memiliki bukti yang kuat sebelum menetapkan status hukum seseorang.

"Sehingga kemudian kalau KPK melakukan penangkapan itu adalah wewenang sepenuhnya KPK. Karena KPK penegak hukum independen, yang kami yakini, ketika mau mengumumkan penetapan tersangka seseorang, pasti sudah memiliki keyakinan bahwa memegang bukti yang cukup. Jadi bukan urusan KPU kalau KPK mau menetapkan orang sebagai tersangka, itu bukan urusan KPU," urainya.

Baca juga: Wiranto Minta Tunda Proses Hukum Calon di Pilkada, KPK: Tak Elegan

Hasyim juga menampik anggapan bahwa penetapan status tersangka calon kepala daerah yang terindikasi korupsi mempengaruhi jalannya pemilu. Dia menegaskan pemilu bakal terus berlangsung meski calon kepala daerah itu menyandang status tersangka korupsi.

"Tetap jalan terus, pemilu jalan terus, pilkada jalan terus, tidak terpengaruh," tuturnya.

Baca juga: Ini Alasan Wiranto Minta KPK Tunda Kasus Calon Kepala Daerah

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto meminta penundaan proses hukum calon kepala daerah yang diduga korupsi kepada KPK. Dia menilai proses hukum tersebut dapat mempengaruhi perolehan suara.

"Karena apa? (Proses hukum) akan berpengaruh pada pelaksanaan pemilu, akan masuk ke ranah politik, akan masuk ke hal-hal yang mempengaruhi perolehan suara. Apalagi kalau sudah ditetapkan sebagai paslon, itu bukan pribadi lagi, tapi milik para pemilih, milik partai-partai yang mendukungnya, milik orang banyak," kata Wiranto seusai rapat penyelenggaraan pemilu di kantornya, Selasa (13/3). (ams/fdn)