DetikNews
Senin 12 Maret 2018, 23:30 WIB

Anggota DPRD Minta Pemprov DKI Perjelas Biaya Sewa Rusun KS Tubun

Mochamad Zhacky - detikNews
Anggota DPRD Minta Pemprov DKI Perjelas Biaya Sewa Rusun KS Tubun Penampakan Rusunawa KS Tubun (Dokumen Dinas Perumahan DKI Jakarta)
Jakarta - Anggota Komisi D DPRD DKI Wahyu Dewanto menilai rumah susun sewa (rusunawa) di KS Tubun, Jakarta Barat, dibangun Pemprov DKI untuk kalangan menengah.

"Kalau sekilas saya baca memang target grupnya mau dibedakan, ini untuk kelas menengah. Kalau dihuni oleh para pekerja yang berkantor di area (jalan) Sudirman-Thamrin memang bisa mengurangi pergerakan orang atau mengurangi kemacetan," kata Wahyu saat dihubungi detikcom, Senin (12/3/2018).

Wahyu menyarankan dalam Perda yang sedang disusun Pemprov DKI harus menjelaskan terkait persyaratan kepemilikan rusunawa tersebut. Saran dia, dalam perda tersebut Pemprov DKI harus memberikan kategori terhadap calon penghuni.



"Misalkan bahwa ke depan ada beberapa kategori. Satu, rusun yang bisa dimiliki rakyat kecil DP-nya Rp 0 persen, rusun sewa untuk kelas menengah," terang Wahyu.

Wahyu meminta Pemprov memperjelas biaya sewa. Tujuannya untuk memastikan rusunawa itu untuk mengakomodir program Gubernur-Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.



"Hitung-hitungan besarnya biaya sewa harus dianalisa dulu. Tapi Pemda sebaiknya menyampaikan kebijakan yang menyeluruh terkait rusun ini, sehingga jelas sekali programnya atau ini hanya usulan kadis," ujar Wahyu.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Agustino Darmawan sebelumnya mengatakan rusunawa di KS Tubun belum bisa digunakan. Pembukaan rusunawa tersebut masih menunggu penyusunan perda mengenai retribusi.



"Iya dong (tunggu perda). Kalau belum, nggak beranilah (dibuka). Saya usulkan supaya diubah di perda soal retribusi. Tapi sampai sekarang belum ada beritanya dari Aspem (Asisten Pembangunan Setda DKI)," tutur Agustino di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, siang tadi.

Sementara itu, menurut Kepala Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) Jatirawasari Dwiyanti Chotifah pihaknya sudah mengajukan harga sewa setiap unit rusun seharga Rp 1,7 Juta. Namun, kepastian harga harus disetujui oleh Gubernur dan DPRD DKI Jakarta.

"Kalau diperkirakan sih Rp 1,7 juta. Tapi belum pasti," ucap Dwiyanti saat dihubungi, Jumat (9/3).
(zak/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed