Isu Politik Panas: 'Drama Jokowi-SBY' Sampai Manuver Tommy Soeharto

Jakarta - Sejumlah isu politik panas muncul hari ini. Mulai dari Presiden Jokowi dan Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dinilai tengah main drama soal kedekatan mereka hingga usul Ketum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto soal gubernur yang dipilih oleh presiden.

Gerindra Tuding Jokowi-SBY Main Drama

Jokowi di Rapimnas PD. (Foto: Kris-Biro Pers Setpres/detikcom)

Partai Demokrat memberi sinyal akan mendukung petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019. Ini tampak dari kedekatan Jokowi dan ketum Demokat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat rapimnas partai berlambang Mercy itu.

Kedekatan keduanya pun tampaknya membuat panas Gerindra dan PKS. Gerindra menyebut Jokowi dan SBY tengah bermain drama, sementara PKS menyebut Demokrat bermain dua kaki. Demokrat pun membalas keras kritikan-kritikan tersebut, bahkan menyindir ketum Gerindra, Prabowo Subianto.

"Dengan segala hormat, adalah fakta Pak Prabowo tidak pernah menang dalam pilpres," ujar Wasekjen Demokrat Rachland Nashidik.

Kedekatan Jokowi dan SBY pun menimbulkan spekulasi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan diambil sebagai cawapres untuk Jokowi. Tak mau kalah langkah, Gerindra langsung meminta waktu untuk bertemu dengan AHY.

"Ya saya akan minta waktu bertemu dengan Pak AHY," kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani.

PDIP Beri Lampu Hijau untuk AHY Jadi Cawapres Jokowi

Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno (Foto: Istimewa)

Nama Ketua Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masuk bursa cawapres. Manuvernya untuk 'mendekati' petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga tampaknya membuahkan hasil.

Partai koalisi pendukung Jokowi mulai memberikan lampu hijau kepada putra sulung Ketum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu. Seperti PDIP yang mengakui AHY dilirik sebagai salah satu kandidat pendamping bagi Jokowi.

"Ada daftar panjang (long-list), ada daftar pendek (short-list), dan ada daftar prioritas (priority list). Daftar panjang berisi nama-nama yang memenuhi kriteria umum. Daftar pendek memenuhi kriteria umum dan spesifik. Saya menduga nama AHY masuk daftar pendek," kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno.

AHY memang tampak mendekati kubu Jokowi. Dimulai dari pernyataan terbukanya yang ingin bertemu dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri hingga pertemuannya dengan Jokowi beberapa waktu lalu.

Dana Awal Kampanye Pilkada 2018, dari Rp 0 Hingga Rp 15 M

Jumpa pers Bawaslu soal dana kampanye. (Foto: Rengga Sancaya)

Bawaslu RI mempublikasikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pasangan calon dalam Pilkada 2018. Untuk Pilbup dan Pilwalkot, ada 12 pasangan calon yang total dana awal kampanyenya paling kecil dengan kisaran Rp 50-100 ribu.

Dana awal itu berasal dari sumbangan pasangan calon dan pihak lain serta sumbangan perseorangan, swasta, dan kelompok. Ada 9 pasangan calon di pilbub atau pilwalkot yang dana awal kampanye sebesar Rp 100 ribu, dan 3 pasangan dengan nilai Rp 50 ribu.

Selain itu, tercatat ada 11 pasangan calon di pilbup/pilwalkot yang dana kampanyenya paling besar. Nilainya berkisar antara Rp 1-3 miliar. Pasangan calon dengan dana kampanye awal paling besar adalah Luthfi-Qomar yang bertarung di Pilbup Cirebon dengan nilai Rp 2,64 M.

Kemudian untuk Pilgub, ada 4 pasangan calon yang tidak memiliki dana awal kampanye alias Rp 0. Itu dikarenakan belum ada yang memberikan sumbangan. Empat pasangan itu adalah Lukman Edy-Hardianto (Pilgub Riau), Abdul Ghani Kasuba-Al Yasin Ali (Pilgub Maluku Utara), serta dua dari Pilgub Lampung yakni Herman Hasanusi-Sutono dan M Ridho Ficardo-Bahctiar Basri.

Lalu setidaknya ada 10 pasangan di pilgub yang dana awal kampanyenya di atas Rp 1 miliar. Di urutan pertama ditempati oleh Lukas Enembe-Klemen Tinal (Pilgub Papua). Pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Jabar) dan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno juga masuk di daftar ini.

"Lukas-Klemen mencatat total penerimaan dana awal kampanye sebesar Rp 15 miliar," demikian keterangan yang tercatat di Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang dirilis Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Senin (12/3/2018).

Bawaslu pun menyoroti soal adanya potensi pelanggaran dua pasangan calon karena menerima sumbangan lebih dari batas maksimal. Keduanya adalah calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir, Azhari-Qomarus Zaman serta cagub-cawagub NTB, Ali Bin Dachlan- TGH Lalu Gede Muhammad Ali Wirasakti Amir Murni.

Tommy Soeharto usul Gubernur Dipilih Presiden

Tommy Soeharto (Foto: Kris-Biro Pers Setpres)

Ketum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto mengusulkan agar pemilihan gubernur tidak lagi langsung oleh masyarakat. Dia menyarankan agar gubernur dipilih oleh presiden.

Tommy mengusulkan gubernur dipilih presiden dengan alasan gubernur merupakan perwakilan presiden di daerah, sehingga harus dipilih langsung oleh yang bersangkutan, sama halnya seperti menteri. Dia juga memberi saran bupati dan wali kota dipilih oleh DPRD di wilayah masing-masing.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo. Pria yang akrab disapa Bamsoet ini menyarankan pilkada melalui DPRD mengingat saat ini banyak kepala daerah yang ditangkap KPK. Dia juga meminta KPK untuk melakukan kajian soal hal ini.

"Pemilihan kepala daerah melalui DPRD sama sekali tidak mengkhianati nilai-nilai demokrasi. DPRD yang memilih kepala daerah merupakan jelmaan dari masyarakat di daerah tersebut," sebut Bamsoet.

"Kita minta kepada KPK melakukan pengkajian apakah benar apa yang disampaikan sebagian masyarakat kepada kami di DPR, bahwa pilkada langsung ini lebih banyak mudarat daripada manfaat," imbuhnya.