Bamsoet Minta KPK Bikin Kajian soal Pilkada Rentan Korupsi

Jakarta - Pilkada, disebut Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), rentan akan praktik tindak pidana korupsi. Pendapat Bamsoet itu berdasar pada masukan dari publik.

"Kami memberi masukan dari masyarakat, ada sebagian publik menilai pilkada langsung lebih banyak mudarat daripada manfaat, karena semakin memperbesar korupsi di daerah-daerah. Karena untuk maju sebagai kepala daerah, butuh biaya sangat tinggi dan ujung-ujungnya korupsi," kata Bamsoet saat menghadiri acara 'KPK Mendengar' di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (12/3/2018).

Bamsoet kemudian meminta KPK melakukan kajian terkait hal itu. Menurut Bamsoet, pembahasan bukan masalah per kasus, tetapi secara umum.

Baca juga: KPK Umumkan Beberapa Calon di Pilkada yang Jadi Tersangka Minggu Ini

"Kita minta kepada KPK melakukan pengkajian apakah benar apa yang disampaikan sebagian masyarakat kepada kami di DPR, bahwa pilkada langsung ini lebih banyak mudarat daripada manfaat," ujar Bamsoet.

"Tadi kita tidak bicara teknis, tidak bicara kasus, tapi strategi bagaimana melakukan pencegahan korupsi yang masif yang diakibatkan oleh pemilihan kepala daerah secara langsung," imbuh Bamsoet.

Di tempat yang sama, Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku akan melakukan kajian tersebut. Nantinya, menurut Agus, KPK akan memberikan saran yang terbaik yang didapatkan.

"Kita akan lakukan kajian lagi. Kita akan libatkan banyak stakeholder. Nanti kita undang banyak ahli, banyak pakar kita undang. Untung-ruginya, baik-buruknya, apakah pilkada langsung atau keterwakilan seperti yang lalu," ucap Agus.

Baca juga: Tommy Soeharto Usul Gubernur Dipilih Presiden

Perihal itu, Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto sempat mengusulkan agar pemilihan gubernur tidak lagi dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Dia menyarankan agar gubernur dipilih oleh presiden.

Selain itu, Tommy memiliki usul soal pemilihan bupati atau wali kota. Tommy menilai bupati atau wali kota lebih baik dipilih oleh DPRD wilayah masing-masing. (haf/dhn)