KPK Titip Kuda Sandalwood Jokowi di Istana Bogor

Niken Purnamasari - detikNews
Senin, 12 Mar 2018 13:14 WIB
Foto: Kuda Sandalwood yang diserahkan Jokowi ke KPK (Niken-detikcom)
Jakarta - Dua kuda jantan jenis Sandalwood yang diterima Presiden Joko Widodo dari warga Sumba, NTT kini dititipkan di Istana Bogor, Jawa Barat. Kuda tersebut sebelumnya telah dilaporkan Jokowi ke KPK untuk dianalisa terkait gratifikasi.

"Bulan Juli 2017 Pak Presiden menerima dua ekor kuda di Sumbawa dan 11 Oktober telah ditelaah oleh KPK dan dijadikan barang milik negara. Pemeliharaannya di luar KPK jadi kuda itu tetap di sini. Dititipkan istilahnya karena barang milik negara," ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (12/3/2018).



Sementara itu. Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono mengatakan KPK belum memiliki fasilitas untuk memelihara hewan yang dilaporkan gratifikasi. Sebab itu, dua ekor yang dilaporkan Jokowi dititipkan di Istana Bogor.

"Kita hari ini sudah menyerahkan dua kuda Sandalwood yang dilaporkan Pak Presiden dan sudah kita tetapkan sebagai SK pada 11 Oktober 2017 karena kita butuh waktu. Karena ini binatang hidup kemudian KPK belum punya fasilitas untuk mengelola barang semacam ini maka sementara kita titipkan di Istana," ujar Giri di Istana Bogor.

Giri berharap, dengan dititipkannya dua kuda tersebut di Istana Bogor dapat menjadi edukasi masyarakat, khususnya soal barang yang diterima oleh pejabat negara.

"Pada hari ini secara resmi saya bersama Kemenkeu yang diwakili oleh Ditjen Kekayaan Negara menyerahkan kuda ini ke negara agar bisa digunakan untuk pembelajaran disini bahwa gratifikasi dilaporkan bahwa tak hanya barang mati tapi juga hidup," lanjutnya.



Selain kuda, KPK juga menyerahkan sejumlah barang yang ditaruh dalam enam kotak. Benda tersebut nantinya akan ditaruh di Museum Kepresidenan Balai Kirti, kompleks Istana Bogor.

"Ada 6 box yang lumayan besar ada permintaan pemberi tidak dipublikaskkan. Namun demikian nilainya Rp 58 miliar ada 6 box di sana. Ini penting bagi kita semua bahwa hadiah terkait jabatan dilarang oleh KPK. Walaupun tidak diminta, walaupun tidak mempengaruhi. Karena kalau itu mempengaruhi keputusan pidananya suap," jelas Girri. (nkn/rvk)