BNPT: Negara Punya Tanggung Jawab Moral dengan Anak Eks Napi Teroris

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Senin, 12 Mar 2018 11:59 WIB
Penandatanganan MoU antara Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius dan Mendagri Tjahjo Kumolo. (Taufik/detikcom)
Penandatanganan MoU antara Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius dan Mendagri Tjahjo Kumolo. (Taufik/detikcom)
Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggandeng Kementerian Dalam Negeri untuk memantau mantan narapidana terorisme yang kembali ke masyarakat. Pemantauan ini hanya bersifat kewaspadaan.

"Jadi luar biasa sekali apa yang telah disampaikan Pak Mendagri (Tjahjo Kumolo), yang sudah memerintahkan seluruh jajarannya untuk ikut mendeteksi langkah kami dan melakukan langkah-langkah yang sangat positif untuk mencegah paham-paham radikal berkembang di masyarakat. Mudah-mudahan dengan kerja sama ini negara kita bisa lebih care, NKRI dapat kita pertahankan dengan baik," kata Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (12/3/2018).


Karena itu, BNPT mengapresiasi langkah Kemendagri membantu keluarga dan mantan narapidana terorisme untuk mendapatkan akses e-KTP. Data ini juga akan digunakan untuk memantau aktivitas para mantan narapidana terorisme.

Dikatakannya, BNPT telah membagikan data soal mantan narapidana terorisme kepada pihak Kemendagri. Pemda bisa ikut memantau aktivitas para eks napi teroris itu, seperti di mana dan dengan siapa mereka tinggal.

"Tadi yang saya katakan dari 600 (mantan napiter) lebih, sudah ada 124 yang ikut sama kita. Mudah-mudahan mereka menjadi orang yang lebih baik lagi dan mudah-mudahan bertambah untuk yang lainnya termasuk tadi keluarganya, karena anak-anak mereka sebenarnya kan korban. Karena itu, kita punya tanggung jawab secara moral bahwa negara punya tanggung jawab itu," sambungnya.


Pihaknya mengakui selama ini mantan napi teroris yang belum mendapatkan e-KTP karena data yang mereka punyai belum dibagikan ke Kemendagri. Suhardi Alius secara tegas mengakui kesalahan itu.

"Sudah 600 lebih mantan narapidana teroris yang keluar dari lapas dan itu dalam monitoring kita bersama dengan Kemendagri," sebutnya.

[Gambas:Video 20detik]

(fiq/idh)