Ada Tersangka di Korupsi RSUD Cengkareng, Sandi: Ikuti Proses Hukum

Jakarta - Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan mark up anggaran pengadaan alat kesehatan (alkes) RSUD Cengkareng. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan mengikuti proses hukum yang berjalan.

"Harus diikuti proses hukumnya, kita tegas, all out, masalah korupsi kita no compromise. Kita ingin pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel," kata Sandiaga di kawasan Gatot Subroto, Jumat (9/3/2018).

Dua orang tersangka adalah pengawas RSUD, satu orang lainnya pihak swasta. Mereka adalah Dwiyani Mahastuti selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Anita Apulia yang membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Tersangka ketiga yakni Direktur PT Hutama Sejahtera Radofa, Fajar Salomo Hutapea, sebagai pemenang tender alkes.

Baca juga: Kejari Jakbar Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Alkes RSUD Cengkareng

"Saat ini kasus sudah masuk ke penyidikan. Ada tiga orang tersangka, tidak ditahan," kata Kasie Intel Kejaksaan Negeri Jakbar Teguh Ananto kepada wartawan di kantornya, Rabu (7/3).

Menurut Teguh, ketiga tersangka diduga terlibat kasus korupsi pengadaan 13 item alat kesehatan pada anggaran tahun 2014. Nilai kontrak pengadaan alat ini sebesar Rp 10,8 miliar.

Baca juga: Kejari Jakbar Selidiki Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Cengkareng

"Untuk nilai pagu sebesar Rp 15 miliar. HPS sebesar Rp 12,6 miliar dan nilai kontrak Rp 10,8 miliar. Untuk kerugian masih dihitung BPKP Provinsi DKI Jakarta," kata Teguh. (fdu/hri)