KPK Keluhkan Denda Perkara Tak Bisa Dipakai untuk Biaya Investigasi

Jakarta - Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengeluhkan uang denda perkara yang tak bisa digunakan untuk menyubsidi biaya penanganan perkara. Laode mengatakan di Inggris, denda yang berasal dari suatu perkara bisa digunakan untuk mendanai kegiatan investigasi.

"Tadi menarik yang dikatakan Kabareskrim (Komjen Ari Dono). Seharusnya kan kalau kita menyelamatkan uang negara, ada manfaatnya juga buat penegakan hukum. Contoh, (kasus) Rolls Royce yang penanganannya di Inggris denda triliunan itu, semua biaya investigasi diambil dari denda. Sayangnya kita di Indonesia nggak bisa kita lakukan itu," ungkap Laode.

Baca juga: Pimpinan KPK: Tanpa Campur Tangan Tuhan, Kasus e-KTP Sulit Terungkap

Hal itu diungkapkan Laode saat menjadi pembicara di Rakernis Bareskrim Polri 2018, Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (8/3/2018).

Dalam kegiatan ini, Laode sekaligus menyerahkan simbolik tiga aset sitaan KPK kepada Bareskrim Polri. Ketiga aset tersebut adalah dua bidang tanah milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, dan satu unit mobil milik mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin.

Baca juga: Wakil Ketua KPK Sebut Ada Kasus Mirip e-KTP yang Sedang Disidik

"Yang kami serahkan ke Bapak, sebagian kecil dari yang pernah kita sita. Baik (sitaan) di polisi, kejaksaan, dan KPK, kita kembalikan ke Kementerian Keuangan," ucap Laode.

"Tapi diapakan uang itu, kita nggak tahu peruntukannya. Tapi kalau misalnya sebagian dikembalikan untuk biaya investigasi perkara, itu jelas," ujar Laode.
(aud/ams)