DetikNews
Rabu 07 Maret 2018, 16:34 WIB

Jilbab di Indonesia, Antara Pelarangan dan Perjuangan

Sudrajat - detikNews
Jilbab di Indonesia, Antara Pelarangan dan Perjuangan Polwan berjilbab di halaman Balai Kota DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Foto: Ibnu Hariyanto/detikcom
Jakarta -

Di pengujung 1970 hingga akhir 1980-an, memakai jilbab di Indonesia bagi para pelajar putri butuh nyali tersendiri. Mereka harus menghadapi diskriminasi tak cuma dari kepala sekolah dan guru-guru (khususnya guru olah raga), juga rekan-rekannya sesama pelajar.

Pelajar berjilbab akan dipandang aneh karena berpenampilan beda dari pada umumnya. Dia mengenakan rok yang panjangnya hingga di bawah lutut, dipadu kaos kaki hingga di atas lutut. Belum lagi akan dianggap berasal dari keluarga radikal dan ekstrem.

"Dulu sih berat sekali untuk bisa berjilbab sehari-hari. Apalagi setiap pelajaran olah raga, saya merasa terkucil banget. Nilai olah raga pasti gak bisa di atas angka enam," kata Heriyanti, 48 tahun, kepada detik.com melalui telepon, Selasa (7/6/2018).

Melihat jilbab kini seperti menjadi bagian dari gaya hidup kaum muslimah, dia amat mensyukurinya. Para desainer pun membuat rancangan jilbab aneka rupa guna memikat dan nyaman bagi pemakainya. Tak cuma perempuan biasa, mereka yang aktif di lingkungan Polri dan TNI pun sekarang sudah diizinkan berjilbab. Sedangkan para perempuan yang mengenakan cadar di sana-sini bebas bergaul tanpa hambatan, bahkan ada yang membentuk komunitas-komunitas.

"Dulu pemakaian jilbab itu ibaratnya diperjuangkan dengan darah dan air mata, bukan sekedar mode," ujar Heriyanti.

Tapi alumnus SMA di kawasan Klender, Jakarta Timur itu masih beruntung dibandingkan rekan-rekannya di berbagai sekolah di tanah air. Pada pertengahan 1982, di SMAN 3 Bandung delapan siswi diancam akan dikeluarkan bila tak melepas jilbabnya. Begitu juga di SMAN 68 Jakarta. Seorang siswi bernama Siti Ratu Nasiratun Nisa dikeluarkan karena berjilbab. Kejadian serupa terjadi pula di Tangerang, Bekasi, Semarang, Surabaya, Kendari dan kota-kota lainnya di Indonesia.

Tak semua pelajar menyerah menghadapi tekanan sekolah. Ranti Aryani dan beberapa temannya yang sekolah di SMA 1 Bogor, misalnya. Ia bersama dua kawannya senasib, Hepti dan Sari, melawan keputusan sekolah yang mengeluarkannya dari sekolah karena berjilbab.

Dosen IPB yang juga politisi AM Saefudin sebagai orang tua salah satu siswa bersama LBH menggungat sekolah ke pengadilan. Wali kota Bogor hingga MUI kemudian turun tangan. Pihak sekolah akhirnya bersedia berdamai dan mengakomodasi keinginan Ranti dan teman-temannya melalui musyawarah. Gugatan pun dicabut.

Ranti menuangkan sepenggal pengalamannya itu dalam biografi, In God We Trust, Ranti Aryani Merentang Jilbab dari Indonesia sampai Amerika, 2013. Dokter gigi itu sejak bertahun lalu membuka klinik di Amerika Serikat. "Saya mengenakan jilbab sejak usia 14 tahun (SMP). Its a way of life saya sebagai muslim," kata Ranti kepada detik.com.

Ikhwal larangan berjilbab bagi para pelajar putri di sekolah-sekolah umum merupakan salah satu kebijakan di era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef. Kebijakan itu persisnya dikeluarkan Dirjen Pendidikan dan Menengah, Prof. Darji Darmodiharjo, melalui Surat Keputusan 052/C/Kep/D.82 tentang Seragam Sekolah Nasional pada 17 Maret 1982. Kebijakan ini berujung pada pelarangan jilbab di sekolah negeri umum.

Dalam buku Anak Tiga Zaman, Daoed tak menyinggung soal jilbab. Dia cuma menjelaskan latar kebijakan seragam sekolah agar tak terjadi jor-joran para orang tua maupun pihak sekolah dalam mendandani anak-anak mereka dengan dalih "identitas sekolah". Dia menerapkan kebijakan corak seragam sekolah berbeda tidak menurut sekolah, tapi menurut jenjang pendidikan.

"Seragam sekolah bagi jenjang pendidikan dapat menjadi alat control pemerintah terhadap orang tua yang lalai menyekolahkan anaknya, atau membiarkan anak-anaknya berkeliaran di jam sekolah," tulis Daoed di buku itu.

Tak heran, meski muslim dan berdarah Aceh, doktor ilmu ekonomi dan politik dari Universitas Sorbonne, Prancis itu dicap sekular oleh sebagian tokoh agama dan politisi. Bahkan ada yang lebih ekstrem mencap Daoed sebagai anti islam.

"Dia doktor didikan Perancis (Sorbonne) yang sangat kagum pada sekularisme yang dipraktikkan negara tempatnya belajar," tulis Salim Said dalam buku Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto. Sekularisme di Perancis soal jilbab berbeda dengan sekularisme ala Amerika yang lebih toleran. "Sekularisme Perancis berpangkal pada Revolusi Perancis yang memusuhi agama," lanjut Salim.

Di awal 1990-an unjuk rasa menolak larangan berjilbab di sekolah dan kampus marak di sejumlah universitas terkemuka di kota-kota besar. Seiring dengan itu, kebijakan politik Soeharto sebagai penguasa Orde Baru mulai berubah dan lebih ramah kepada kelompok muslim. Salah satunya adalah merestui pembentukan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) pada 1990.

Pada 16 Februari 1991, terbit Surat Keputusan No.100/C/Kep/D/1991 yang membolehkan para siswi untuk mengenakan pakaian yang didasarkan pada keyakinannya. Lalu pada Juni di tahun yang sama, Soeharto dan keluarganya menunaikan ibadah haji.




(jat/jat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed