.webp)
"Ya sebagai kepala negara kepala pemerintahan, semuanya kita harus menempatkan pada proporsinya, pada persoalan hukum sendiri. Dan saya yakin presiden kita ini kan presiden yang sangat taat dan patuh pada aturan main, pada UU, pada hal yg diatur karena pada semua hal pada pengambilan keputusan presiden selalu consider terhadap hal itu," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/3/2018).
Pramono mengungkapkan, tak ada masalah apabila segala bentuk perbedaan pendapat dilaporkan. Yang penting, kata Pramono, tidak boleh ada unsur fitnah hingga ujaran kebencian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini negara demokrasi. Dalam negara demokrasi itu berbeda pendapat melakukan sesuatu itu kan baik-baik saja, monggo-monggo saja. Yang nggak itu kan melakukan fitnah, hoax menyebarkan kebencian, dan lain sebagainya," tuturnya.
 Seskab Pramono Anung. (Foto: Grandyos Zafna) |
Selain itu, Pramono mempersilakan setiap parpol untuk bertemu Jokowi di Istana, terlepas dari pertemuan PSI dan Perindo ke Istana. Namun jangan membahas politik praktis.
"Siapa pun yang ingin bertemu dengan presiden, karena presiden kita ini kan siapa saja ditemuin, apalagi ini kan partai peserta Pemilu yang sudah disahkan oleh KPU, ya harus ditemui," ucap Pramono.
Sebelumnya, ACTA resmi melaporkan pertemuan PSI dengan Jokowi di Istana. ACTA menyebut, ada dugaan maladministrari dalam pertemuan itu.
"ACTA mendatangi Ombudsman ingin melaporkan suatu peristiwa, yaitu terkait dengan dugaan maladministrasi di mana salah satu partai mendatangi atau bersilahturahmi dengan Bapak Presiden RI yaitu Bapak Joko Widodo di Istana," kata Waketum ACTA Ali Lubis di kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jaksel, tadi siang. (jor/dkp)
