"Dinasti politik di Indonesia itu rawan sekali terkait dengan nepotisme, kepentingan sesaat untuk mendapatkan kekuasaannya. Dinasti politik di Indonesia tidak memberikan suatu gambaran yang lebih baik untuk kepentingan bangsa dan negara," ungkap Hibnu ketika berbincang dengan detikcom, Jumat (2/3/2018).
Hibnu berpendapat perbuatan koruptif dalam dinasti politik sudah menjadi suatu kebiasaan. Para anggota dinasti, lanjut Hibnu, menghalalkan segala cara demi mencapai kepentingan kaumnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dinasti politik kembali menjadi sorotan setelah KPK melakukan OTT terhadap Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra. Adriatma menerima suap Rp 2,8 miliar untuk membiayai pemenangan ayahnya yang mencalonkan diri sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara tahun ini.
Adriatma sendiri saat ini menduduki posisi wali kota menggantikan ayahnya, Asrun, yang telah menduduki jabatan wali kota sebelumnya.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini