Jumat 02 Maret 2018, 09:00 WIB
Prof Hibnu: Dinasti Politik Tak Bawa Manfaat bagi Masyarakat!
Foto: Profesor Hibnu Nugroho
Jakarta -
Guru besar hukum pidana Universitas Soedirman (Unsoed) Prof Hibnu Nugroho mengatakan dinasti politik tak membawa kebaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Menurut Hibnu, keberadaan dinasti politik justru menghidupkan nepotisme dan korupsi.
"Dinasti politik di Indonesia itu rawan sekali terkait dengan nepotisme, kepentingan sesaat untuk mendapatkan kekuasaannya. Dinasti politik di Indonesia tidak memberikan suatu gambaran yang lebih baik untuk kepentingan bangsa dan negara," ungkap Hibnu ketika berbincang dengan detikcom, Jumat (2/3/2018).
Hibnu berpendapat perbuatan koruptif dalam dinasti politik sudah menjadi suatu kebiasaan. Para anggota dinasti, lanjut Hibnu, menghalalkan segala cara demi mencapai kepentingan kaumnya.
"Dalam praktik yang sehari-hari kita lihat, sudah menjadi kebiasaan di mana diartikan menghalalkan segala cara untuk mencapai kepentingannya," ucap Hibnu.
Dinasti politik kembali menjadi sorotan setelah KPK melakukan OTT terhadap Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra. Adriatma menerima suap Rp 2,8 miliar untuk membiayai pemenangan ayahnya yang mencalonkan diri sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara tahun ini.
Adriatma sendiri saat ini menduduki posisi wali kota menggantikan ayahnya, Asrun, yang telah menduduki jabatan wali kota sebelumnya.
(aud/dkp)
"Dinasti politik di Indonesia itu rawan sekali terkait dengan nepotisme, kepentingan sesaat untuk mendapatkan kekuasaannya. Dinasti politik di Indonesia tidak memberikan suatu gambaran yang lebih baik untuk kepentingan bangsa dan negara," ungkap Hibnu ketika berbincang dengan detikcom, Jumat (2/3/2018).
Hibnu berpendapat perbuatan koruptif dalam dinasti politik sudah menjadi suatu kebiasaan. Para anggota dinasti, lanjut Hibnu, menghalalkan segala cara demi mencapai kepentingan kaumnya.
"Dalam praktik yang sehari-hari kita lihat, sudah menjadi kebiasaan di mana diartikan menghalalkan segala cara untuk mencapai kepentingannya," ucap Hibnu.
Dinasti politik kembali menjadi sorotan setelah KPK melakukan OTT terhadap Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra. Adriatma menerima suap Rp 2,8 miliar untuk membiayai pemenangan ayahnya yang mencalonkan diri sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara tahun ini.
Adriatma sendiri saat ini menduduki posisi wali kota menggantikan ayahnya, Asrun, yang telah menduduki jabatan wali kota sebelumnya.
(aud/dkp)
