DetikNews
Jumat 02 Maret 2018, 08:36 WIB

Kasus Suap Walkot Kendari-Cagub Sultra, Dinasti Politik Disoal

Audrey Santoso - detikNews
Kasus Suap Walkot Kendari-Cagub Sultra, Dinasti Politik Disoal Ayah-anak yang ditahan KPK terkait kasus suap di Sultra. (Foto: Ari Saputra)
Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan dinasti politik di Indonesia membuat jalannya demokrasi terganggu. Alhasil, menurut ICW, pemerintahan akan digerakan oleh kelompok elite yang itu-itu saja.

"Suaminya walikota, diganti istrinya atau anak yang lain. Atau kakaknya kepala daerah, adiknya Ketua DPRD, itu membuat pengelolaan pemerintahan itu jadi tertutup, jadi tidak transparan," kata Koordinator Divisi Investigasi ICW Febri Hendri kepada detikcom, Jumat (2/3/2018).


"Jadi hanya sedikit yang bisa jadi bupati dan kepala daerah dari kelompok masyarakat bawah," imbuh dia.

Febri menerangkan dinasti politik rawan tindak pidana korupsi karena mereka menguasai semua instrumen pemerintahan di tingkat eksekutif dan legislatif. Dia menambahkan wujud dinasti politik masih banyak ditemui. Hal ini membuat proses penyegaran di tingkat pemerintahan tidak berjalan.


"Banyak pelanggaran dan bahkan korupsi. Mereka menguasai semua instrumen pemerintahan di daerah baik itu eksekutif dan legislatif. Kami melihat bahwa politik dinasti di tingkat lokal relatif banyak ya, terutama di pemerintahan daerah. Hal ini terjadi karena demokratisasi di lokal tidak berjalan dengan baik sehingga sirkulasi elite lokal tidak jalan," terang Febri.

"Artinya demokrasi lokal itu dibajak oleh kelompok elite lokal yang ada sekarang ini sehingga kelompok masyarakat yang lain tidak bisa mengaksesnya," sambung dia.

Febri menggambarkan dinasti politik ini akan menggeliat saat momen pilkada, dimana mereka berusaha mendapatkan, mempertahankan dan memperluas kekuasaan dengan cara memenangkan kontestasi. Cara memenangkan kontestasi salah satunya dengan membantu dari sisi anggaran pemenangan.

"Saat ada kontestasi elektoral seperti pilkada dan pemilu, kelompok elite ini juga berusaha untuk memonopoli. Untuk bisa memenangkan kontestasi elektoral tersebut, mereka harus mengeluarkan biaya yang tinggi dan biaya itu sebagian besar diambil dari hasil korupsi keluarga atau kerabatnya yang jadi pejabat di daerah baik eksekutif maupun legislatif," ungkap Febri.

"Untuk membantu pendanaan dan penyerahan semua infrastruktur dan jaringan politiknya. Jadi tujuan mereka mendapatkan, mempertahankan dan memperluas kekuasaan," tandas Febri.


Operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat ayah-anak, Asrun dan Adriatma Dwi Putra. Asrun merupakan Wali Kota Kendari dua periode, yaitu pada 2007-2017, yang kemudian digantikan putranya, Adriatma. KPK menyebut Asrun memerintahkan Adriatma menerima suap dari pengusaha di wilayahnya. Duit suap itu kemudian dipakai Asrun untuk kepentingan kampanye maju sebagai calon Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun ini.

Dalam kasus ini, Adriatma meminta bantuan dana kampanye kepada Dirut PT Sarana Bangun Nusantara (SBN) Hasmun Hamzah. PT SBN, disebut KPK, merupakan rekanan kontraktor jalan dan bangunan di Kendari sejak 2012. Pada Januari 2018, PT SBN juga memenangi lelang proyek jalan Bungkutoko-Kendari New Port senilai Rp 60 miliar. Hasmun lalu memenuhi permintaan itu dengan menyediakan uang total Rp 2,8 miliar.

KPK kemudian menetapkan ketiganya beserta mantan Kepala BKSAD Kendari Fatmawati Faqih sebagai tersangka. Peran Fatmawati ini diungkap sebagai orang kepercayaan Asrun yang menjalin komunikasi dengan pengusaha.
(aud/dkp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed