KPK menelusuri adanya kaitan perusahaan swasta yang menggarap proyek pada salah satu dinas di Kendari. Perusahaan itu diketahui memenangi proyek kembali pada tahun anggaran 2018.
"Sampai ketika ada transaksi keuangan (dengan perusahaan swasta), tim bergerak untuk mengamankan sejumlah pihak dan meminta klarifikasi lebih lanjut," ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (28/2/2018).
Baca juga: OTT Walkot Kendari Terkait Proyek Dinas |
Dalam OTT, KPK mengamankan sejumlah uang terkait transaksi itu. Ada uang miliaran dalam pecahan rupiah.
"Nilai transaksinya saya dapat update miliaran rupiah, yang terjadi kemarin (27/2). Setahu saya (pecahan) rupiah," ungkap Febri.
Dari OTT ini, KPK membawa empat orang ke kantor pusat di Jakarta. Disebutkan Febri, dua orang di antaranya merupakan kepala daerah dan mantan kepala daerah di daerah yang sama.
"Besok ya (detail identitasnya). Tapi ada kepala daerah yang sedang menjabat dan mantan kepala daerah sebelumnya di daerah yang sama," kata Febri sebelumnya.
Sesampai di KPK, keempatnya, disebut Febri, akan menjalani pemeriksaan untuk penentuan status hukum. "Nanti setelah (mereka) sampai ke KPK, tentu akan kita lakukan proses pemeriksaan lanjutan. Hasilnya apa, secara keseluruhan dari proses kemarin akan kita sampaikan pada konferensi pers besok siang," tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, KPK melakukan OTT di Kendari. Dalam operasi itu diamankan calon Gubernur Sultra Asrun dan anaknya, Wali Kota Kendari ADP.
Sebelum ADP menjabat Wali Kota Kendari, posisi tersebut diisi Asrun sebagai Wali Kota Kendari dua periode, yakni 2007-2012 dan 2012-2017. Keduanya sempat diperiksa di Ditreskrimsus Polda Sultra sebelum akhirnya dibawa tim KPK ke Jakarta. (nif/rvk)
