"Perlu dievaluasi kembali setelah beberapa lama ini kebijakan bebas visa dilaksanakan. Kenaikan angka arus masuk wisatawan sektor pariwisata, bukan hanya satu-satunya indikator keberhasilan kebijakan ini," ujar Bobby Rizaldy kepada wartawan, Selasa (27/2/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Siapa yang lebih diuntungkan dalam kebijakan bebas visa ini, antara RI atau negara tersebut, ini perlu dianalisa, agar memastikan apa kebijakan ini perlu dilanjutkan atau tidak," jelas politikus Golkar itu.
Selain itu, soal untung-rugi, ia juga mengingatkan potensi krisis ketahanan sosial budaya akibat kebijakan bebas visa. Di antaranya adalah peluang masuknya ilegal imigran ke Indonesia, human trafficking, dan kegiatan ekonomi ilegal oleh para WNA.
Oleh karena itu, Bobby pun menyebut kejadian ini turut menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia. Mulai dari Kementerian Luar Negeri, hingga Ditjen Imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM.
"Pemerintah secara keseluruhan, mulai Kemlu yang harusnya memastikan resiprositas pada negara bebas visa, agar tidak ada pelanggaran UU, pihak imigrasi sebagai pintu masuk pertama WNA itu dan pengawas lapangan," urainya.
(tsa/imk)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini