Selasa 27 Februari 2018, 13:32 WIB
Fenomena Bule Habis Ongkos, Anggota Komisi I: Evaluasi Bebas Visa
Benjamin Holst 'turis pengemis' asal Jerman (Foto: Facebook)
FOKUS BERITA:
Fenomena Bule Kehabisan Ongkos
Jakarta -
Anggota Komisi I DPR, Bobby Rizaldy berpendapat fenomena bule kehabisan ongkos di Indonesia adalah akibat kebijakan bebas visa. Bobby meminta kebijakan itu dievaluasi.
"Perlu dievaluasi kembali setelah beberapa lama ini kebijakan bebas visa dilaksanakan. Kenaikan angka arus masuk wisatawan sektor pariwisata, bukan hanya satu-satunya indikator keberhasilan kebijakan ini," ujar Bobby Rizaldy kepada wartawan, Selasa (27/2/2018).
Menurutnya, pemerintah harus meninjau kembali keuntungan yang diperoleh atas penerapan Perpres No 21/2016 itu. Jangan sampai, kebijakan ini merugikan Indonesia.
"Siapa yang lebih diuntungkan dalam kebijakan bebas visa ini, antara RI atau negara tersebut, ini perlu dianalisa, agar memastikan apa kebijakan ini perlu dilanjutkan atau tidak," jelas politikus Golkar itu.
Selain itu, soal untung-rugi, ia juga mengingatkan potensi krisis ketahanan sosial budaya akibat kebijakan bebas visa. Di antaranya adalah peluang masuknya ilegal imigran ke Indonesia, human trafficking, dan kegiatan ekonomi ilegal oleh para WNA.
Oleh karena itu, Bobby pun menyebut kejadian ini turut menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia. Mulai dari Kementerian Luar Negeri, hingga Ditjen Imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM.
"Pemerintah secara keseluruhan, mulai Kemlu yang harusnya memastikan resiprositas pada negara bebas visa, agar tidak ada pelanggaran UU, pihak imigrasi sebagai pintu masuk pertama WNA itu dan pengawas lapangan," urainya.
(tsa/imk)
"Perlu dievaluasi kembali setelah beberapa lama ini kebijakan bebas visa dilaksanakan. Kenaikan angka arus masuk wisatawan sektor pariwisata, bukan hanya satu-satunya indikator keberhasilan kebijakan ini," ujar Bobby Rizaldy kepada wartawan, Selasa (27/2/2018).
"Siapa yang lebih diuntungkan dalam kebijakan bebas visa ini, antara RI atau negara tersebut, ini perlu dianalisa, agar memastikan apa kebijakan ini perlu dilanjutkan atau tidak," jelas politikus Golkar itu.
Selain itu, soal untung-rugi, ia juga mengingatkan potensi krisis ketahanan sosial budaya akibat kebijakan bebas visa. Di antaranya adalah peluang masuknya ilegal imigran ke Indonesia, human trafficking, dan kegiatan ekonomi ilegal oleh para WNA.
Oleh karena itu, Bobby pun menyebut kejadian ini turut menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia. Mulai dari Kementerian Luar Negeri, hingga Ditjen Imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM.
"Pemerintah secara keseluruhan, mulai Kemlu yang harusnya memastikan resiprositas pada negara bebas visa, agar tidak ada pelanggaran UU, pihak imigrasi sebagai pintu masuk pertama WNA itu dan pengawas lapangan," urainya.
(tsa/imk)
