Di Sidang Novanto, Elza: Nazaruddin Kayaknya Dendam Sama Anas

Jakarta - Elza Syarief menduga Muhammad Nazaruddin memiliki dendam kepada Anas Urbaningrum. Dugaan Elza itu muncul ketika menjadi kuasa hukum Nazaruddin, yang selalu lancar memberi keterangan soal Anas tetapi berubah soal lainnya.

Awalnya, Elza menyampaikan keterangan sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto. Hakim bertanya kepada Elza soal hubungan Andi Agustinus alias Andi Narogong dengan Novanto.

"Keterangan Anda di sini Nazaruddin mengatakan Andi diperintahkan Setya Novanto. Apakah betul?" tanya anggota majelis hakim Franky Tambuwun kepada Elza dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2018).

Baca juga: Di BAP Elza Syarief, Nazaruddin Cerita Peran Anas-Novanto di e-KTP

Elza tidak menjawab pertanyaan hakim tersebut dengan lugas. Malah, Elza menyebut keterangan Nazaruddin kerap berubah-ubah, kecuali untuk Anas.

"Nazaruddin kadang-kadang lancar pas, tapi suatu waktu kadang berubah sehingga saya sulit (membedakan) mana yang benar, seingat saya waktu itu ngomong itu," jawab Elza.

"Tapi kalau menurut pendapat saya, tidak terlalu concern ingat keterangan Nazaruddin, kayaknya dia dendam sama Anas, apa-apa terus Mas Anas, jadi saya nggak terlalu ingat yang lain," sambung Elza.

Anas saat ini tengah menjalani hukuman 14 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait proyek Hambalang dan proyek APBN lainnya. Sedangkan Nazaruddin masih berada di Lapas Sukamiskin untuk menjalani hukuman 13 tahun penjara.

Baca juga: Hakim ke Elza Syarief: Novanto Minta Miryam Cabut BAP Kasus e-KTP?

Kasus pertama yang menjerat Nazaruddin adalah kasus suap wisma atlet, di mana Nazaruddin terbukti menerima suap Rp 4,6 miliar dari mantan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah (DGI) M El Idris. Vonis 4 tahun 10 bulan dan denda Rp 200 juta dibebankan kepada Nazaruddin pada 20 April 2012. Namun vonis itu diperberat Mahkamah Agung (MA) menjadi 7 tahun dan denda Rp 300 juta.

Kemudian kasus kedua berkaitan dengan gratifikasi dan pencucian uang. Dia divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar karena terbukti secara sah dan meyakinkan menerima gratifikasi dan melakukan pencucian uang dari PT DGI dan PT Nindya Karya untuk sejumlah proyek yang jumlahnya mencapai Rp 40,37 miliar. (fai/dhn)