DetikNews
Jumat 23 Februari 2018, 12:58 WIB

Sebut Perppu MD3 Belum Perlu, PDIP: Mega Juga Pernah Tak Teken UU

Haris Fadhil - detikNews
Sebut Perppu MD3 Belum Perlu, PDIP: Mega Juga Pernah Tak Teken UU Hasto dan Megawati. (Foto: Grandyos Zafna/detikcom).
FOKUS BERITA: Polemik UU MD3
Jakarta - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tak mau mempermasalahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum menandatangani UU MD3. Ia mencontohkan saat Megawati Soekarnoputri menjadi presiden, ada juga undang-undang yang tidak ditandatangani.

"Saat Bu Mega menjadi presiden juga ada undang-undang yang tidak ditandatangani oleh Bu Mega. Meski saat itu PDIP menjadi fraksi mayoritas di DPR, UU Keuangan Negara, UU Kawasan Perdagangan Bebas itu tidak ditandatangani Bu Mega," kata Hasto di Prime Plaza Hotel, Denpasar, Bali, Jumat (23/2/2018).

"Itu hal yang biasa dalam negara demokratis seperti Indonesia. Tapi fungsi legislasi heavy-nya lebih berat ada di DPR," imbuhnya.


Selain itu, Hasto menilai Jokowi belum perlu membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk menggantikan UU MD3. Menurutnya tidak ada kondisi darurat saat ini.

"Ya Perppu itu kan untuk kondisi yang darurat. Emangnya kita sedang darurat?" ujar Hasto.

Hasto enggan mengomentari soal kritik terhadap kinerja Menkum HAM Yasona Laoly soal belum ditandatanganinya UU MD3 oleh Jokowi. Menurutnya Yasonna sudah menjalankan tugas dengan baik.

"Pak Yasonna kan sudah menjalankan fungsinya, menjalankan dialog-dialog dengan setiap fraksi di DPR," ucap Hasto.

Sebelumnya, Jokowi beralasan dirinya menilai UU MD3 yang telah direvisi menimbulkan keresahan. Hal itu membuat dia masih urung menandatanganinya.


"Ya saya memahami keresahan-keresahan yang ada di masyarakat. Banyak yang mengatakan, ini hukum dan etika kok dicampur aduk. Ada yang mengatakan politik sama hukum kok ada campur aduk. Ya itu pendapat-pendapat yang saya baca, yang saya dengar di masyarakat," kata Jokowi saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (21/2) lalu.

Sementara, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut UU MD3 akan otomatis berlaku, sekalipun Jokowi tak mau menandatangani. Aturan itu tertuang dalam Pasal 73 UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal itu juga diatur dalam UUD 1945.

"Kita menghargai keputusan apapun yang akan diambil oleh Presiden. Tapi yang pasti, UU kita mengatur manakala Presiden tidak tanda tangan, maka dalam waktu 30 hari UU itu berlaku dan mengikat," kata Bamsoet di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/2) kemarin.
(haf/elz)
FOKUS BERITA: Polemik UU MD3
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed