Jumat 23 Februari 2018, 05:08 WIB
PPP Duga Penyerang Ulama Terkait Pilpres, Gerindra: Salah Itu!
Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -
Partai Gerindra menganggap pernyataan Ketum PPP Romahurmuziy soal pelaku penyerang ulama merupakan eks orang kuat dan terkait pilpres, berlebihan. Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan tak ada kaitan pilpres dengan isu itu.
"Dihubungkan kepentingan Pilpres, ya, salah itu! Justru kalau kita ingin berpikir jernih, itu sederhana berpikirnya. Kira-kira yang punya kemampuan, yang punya kekuasaan, punya akses dan lain-lain itu siapa, kalau bicara kepentingan Pilpres?" ujar Riza kepada wartawan, Kamis (22/2/2018).
Menurut Riza, kasus dengan politik harus dipisah. Riza ingin polisi fokus menangani kasus itu karena menurutnya seluruh dunia sedang menertawakan Indonesia.
"Jadi itu harus dibedakan. Ya kan, orang juga ketawa seluruh dunia, nggak cuma Indonesia, seluruh dunia ketawa, masa ada orang gila bisa ngebunuh?" ucap Riza heran.
"Harusnya semua kita nggak bikin polemik. Fokus kita semua mendesak aparat hukum dan pemerintah segera menyelesaikan kasus ini dengan cara membuktikan, mengungkap siapa pelakunya dan apa motifnya. Jauh lebih penting motifnya, kenapa begitu, kan luar biasa," tegas anggota Komisi II itu.
Pernyataan Rommy disampaikannya berdasarkan analisis tim pencari fakta yang diterjunkan PPP yang telah mengumpulkan informasi dari sejumlah lokasi penyerangan pemuka agama. Tim itu juga sudah menyampaikan laporan ke DPP PPP.
Temuan-temuan yang sudah dilaporkan lalu dianalisis oleh PPP. Hasil analisis awal, PPP mengidentifikasi ada kelompok yang memiliki kemampuan melakukan tindakan sistematis dan terencana terkait penyerangan terhadap para pemuka agama. Hasilnya, mengarah ke dua pihak: penguasa dan pihak di luarnya.
Identifikasi bahwa ada kelompok berkuasa atau yang pernah berkuasa terkait penyerangan terhadap ulama lalu dianalisis lagi. Analisis didasarkan pada siapa untung dan siapa rugi. Dilanjutkan Rommy, penyerangan terhadap ustaz-ustaz kampung di masa lalu, pertama bertujuan memberikan pesan kepada masyarakat sipil agar tidak mencoba-coba menurunkan Soeharto. Tujuan kedua adalah membangun persepsi publik bahwa negara dalam kondisi tidak aman, sehingga harus dipimpin oleh Soeharto, yang memiliki latar belakang militer.
"Artinya, siapa mereka? Mereka adalah yang pernah menjadi orang kuat di republik ini, siapanya tentu polisi, aparat intelijen harus menggali lebih jauh fakta dan apa di balik fakta," sebut Rommy.
(gbr/rna)
"Dihubungkan kepentingan Pilpres, ya, salah itu! Justru kalau kita ingin berpikir jernih, itu sederhana berpikirnya. Kira-kira yang punya kemampuan, yang punya kekuasaan, punya akses dan lain-lain itu siapa, kalau bicara kepentingan Pilpres?" ujar Riza kepada wartawan, Kamis (22/2/2018).
Menurut Riza, kasus dengan politik harus dipisah. Riza ingin polisi fokus menangani kasus itu karena menurutnya seluruh dunia sedang menertawakan Indonesia.
"Harusnya semua kita nggak bikin polemik. Fokus kita semua mendesak aparat hukum dan pemerintah segera menyelesaikan kasus ini dengan cara membuktikan, mengungkap siapa pelakunya dan apa motifnya. Jauh lebih penting motifnya, kenapa begitu, kan luar biasa," tegas anggota Komisi II itu.
Pernyataan Rommy disampaikannya berdasarkan analisis tim pencari fakta yang diterjunkan PPP yang telah mengumpulkan informasi dari sejumlah lokasi penyerangan pemuka agama. Tim itu juga sudah menyampaikan laporan ke DPP PPP.
Temuan-temuan yang sudah dilaporkan lalu dianalisis oleh PPP. Hasil analisis awal, PPP mengidentifikasi ada kelompok yang memiliki kemampuan melakukan tindakan sistematis dan terencana terkait penyerangan terhadap para pemuka agama. Hasilnya, mengarah ke dua pihak: penguasa dan pihak di luarnya.
Identifikasi bahwa ada kelompok berkuasa atau yang pernah berkuasa terkait penyerangan terhadap ulama lalu dianalisis lagi. Analisis didasarkan pada siapa untung dan siapa rugi. Dilanjutkan Rommy, penyerangan terhadap ustaz-ustaz kampung di masa lalu, pertama bertujuan memberikan pesan kepada masyarakat sipil agar tidak mencoba-coba menurunkan Soeharto. Tujuan kedua adalah membangun persepsi publik bahwa negara dalam kondisi tidak aman, sehingga harus dipimpin oleh Soeharto, yang memiliki latar belakang militer.
"Artinya, siapa mereka? Mereka adalah yang pernah menjadi orang kuat di republik ini, siapanya tentu polisi, aparat intelijen harus menggali lebih jauh fakta dan apa di balik fakta," sebut Rommy.
(gbr/rna)
