Kamis 22 Februari 2018, 18:27 WIB
PKB Minta Jokowi Tegas soal UU MD3: Teken atau Buat Perppu
Daniel Johan (Foto: Dok. Istimewa)
FOKUS BERITA:
Polemik UU MD3
Jakarta -
Fraksi PKB meminta ketegasan Presiden Joko Widodo soal UU MD3 yang berisi pasal-pasal kontroversial. Tak cukup hanya dengan 'menolak' meneken revisi UU MD3 yang telah disahkan DPR, tapi perlu ada langkah konkret lainnya.
"Saya rasa presiden perlu ketegasan, apalagi Menkum HAM selalu hadir di dalam raker pembahasan maupun paripurna yang statusnya mewakili presiden sebagai pemerintah," ujar anggota Fraksi PKB Daniel Johan dalam perbincangan, Kamis (22/2/2018).
Revisi UU MD3 memang menjadi perdebatan karena sejumlah pasalnya membuat anggota Dewan imun dan antikritik. Beberapa pasal di UU MD3 yang menjadi kontroversial adalah Pasal 73 mengenai permintaan DPR kepada Polri untuk memanggil paksa, bahkan dapat dengan penyanderaan, kemudian setiap orang yang menolak memenuhi panggilan para anggota Dewan serta Polri wajib memenuhi permintaan tersebut.
Lalu Pasal 122 huruf k mengenai wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengambil langkah hukum kepada siapa pun yang merendahkan kehormatan DPR dan anggotanya. Kemudian, Pasal 245 yang menyatakan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan presiden dan pertimbangan MKD.
Banyak kalangan mengkritik pasal-pasal tersebut. Sejumlah pihak juga telah mengajukan judical review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Akibat respons publik atas UU MD3 tersebut, Jokowi pun belum mau menekennya. Untuk itu, Daniel berharap Jokowi bisa lebih tegas dengan menerbitkan perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) bila memang menolaknya.
"Ketegasan itu antara menandatangani atau kalaupun akhirnya presiden merasa harus mendengar aspirasi penolakan yang ada, ya keluarkan perppu saja," tutur Wakil Ketua Komisi IV DPR itu.
Sayangnya, belum ada tanda-tanda Jokowi akan mengeluarkan perppu. Dia menyatakan belum mau mengeluarkan Perppu MD3 padahal pernah mengeluarkan Perppu Ormas karena tidak setuju dengan UU Ormas.
"Saya kira hal itu tidak akan sampai ke sana," jawab Jokowi saat ditanya soal kemungkinan mengeluarkan Perppu MD3, Rabu (21/2).
(elz/imk)
"Saya rasa presiden perlu ketegasan, apalagi Menkum HAM selalu hadir di dalam raker pembahasan maupun paripurna yang statusnya mewakili presiden sebagai pemerintah," ujar anggota Fraksi PKB Daniel Johan dalam perbincangan, Kamis (22/2/2018).
Revisi UU MD3 memang menjadi perdebatan karena sejumlah pasalnya membuat anggota Dewan imun dan antikritik. Beberapa pasal di UU MD3 yang menjadi kontroversial adalah Pasal 73 mengenai permintaan DPR kepada Polri untuk memanggil paksa, bahkan dapat dengan penyanderaan, kemudian setiap orang yang menolak memenuhi panggilan para anggota Dewan serta Polri wajib memenuhi permintaan tersebut.
Lalu Pasal 122 huruf k mengenai wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengambil langkah hukum kepada siapa pun yang merendahkan kehormatan DPR dan anggotanya. Kemudian, Pasal 245 yang menyatakan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan presiden dan pertimbangan MKD.
Banyak kalangan mengkritik pasal-pasal tersebut. Sejumlah pihak juga telah mengajukan judical review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Akibat respons publik atas UU MD3 tersebut, Jokowi pun belum mau menekennya. Untuk itu, Daniel berharap Jokowi bisa lebih tegas dengan menerbitkan perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) bila memang menolaknya.
"Ketegasan itu antara menandatangani atau kalaupun akhirnya presiden merasa harus mendengar aspirasi penolakan yang ada, ya keluarkan perppu saja," tutur Wakil Ketua Komisi IV DPR itu.
Sayangnya, belum ada tanda-tanda Jokowi akan mengeluarkan perppu. Dia menyatakan belum mau mengeluarkan Perppu MD3 padahal pernah mengeluarkan Perppu Ormas karena tidak setuju dengan UU Ormas.
"Saya kira hal itu tidak akan sampai ke sana," jawab Jokowi saat ditanya soal kemungkinan mengeluarkan Perppu MD3, Rabu (21/2).
(elz/imk)
