Belum Teken UU MD3, Jokowi Singgung Penurunan Kualitas Demokrasi

Jakarta - Presiden Joko Widodo belum menandatangani Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang disahkan DPR. Jokowi mengatakan dirinya masih menimbang karena mendengar banyak keresahan di masyarakat terkait UU tersebut.

"Ya saya memahami keresahan-keresahan yang ada di masyarakat. Banyak yang mengatakan, ini hukum dan etika kok dicampur aduk. Ada yang mengatakan politik sama hukum kok ada campur aduk. Ya itu pendapat-pendapat yang saya baca, yang saya dengar di masyarakat," kata Jokowi saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (21/2/2018).

Jokowi mengatakan draf UU tersebut sudah ada di mejanya. Namun dia masih menimbang-nimbang untuk meneken. Dia menegaskan tidak ingin ada penurunan kualitas demokrasi di Indonesia.

"Saya kira kita semuanya tidak ingin ada penurunan kualitas demokrasi kita," ucapnya.

Baca juga: Bamsoet Minta Menkum HAM Yakinkan Jokowi untuk Teken UU MD3

"Tapi sampai saat ini memang sudah di meja saya dan belum saya tandatangani. Sampai saat ini belum saya tandatangani, karena saya ingin agar ada kajian-kajian, apakah perlu ditandatangani atau tidak," tambah Jokowi.

Meski menimbang untuk menandatangani, Jokowi mengaku tidak terpikir mengeluarkan perppu atas UU tersebut. UU MD3 yang baru disahkan menuai kontroversi karena ada sejumlah pasal yang membuat DPR menjadi imun dan antikritik.

"Saya kira hal itu tidak akan sampai ke sana," jelas Jokowi.

[Gambas:Video 20detik]

Baca juga: Ajak 122 Advokat, PSI akan Gugat UU MD3 karena Buat DPR Antikritik

Beberapa pasal di UU MD3 yang menjadi kontroversial adalah Pasal 73 mengenai permintaan DPR kepada Polri untuk memanggil paksa, bahkan dapat dengan penyanderaan, kemudian setiap orang yang menolak memenuhi panggilan para anggota Dewan serta Polri wajib memenuhi permintaan tersebut. Lalu Pasal 122 huruf k mengenai wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum kepada siapa pun yang merendahkan kehormatan DPR dan anggotanya.

Selanjutnya, Pasal 245 yang menyatakan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan presiden dan pertimbangan MKD. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik sikap Jokowi yang belum mau meneken UU MD3 meski telah disahkan.

"Kalau sampai akhir Pak Jokowi tidak teken UU MD3, maka semua kabinet itu gagal memahami falsafah demokrasi, trias politikca, dan sebagainya. Satu kabinet gagal semua. Nggak ngerti itu," tukas Fahri. (jor/elz)