DetikNews
Senin 19 Februari 2018, 18:44 WIB

Sidang Setya Novanto

Jaksa Ungkap Duit Negara untuk Bayar Utang Konsorsium e-KTP

Aditya Mardiastuti - detikNews
Jaksa Ungkap Duit Negara untuk Bayar Utang Konsorsium e-KTP Suasana persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. (Faiq Hidayat/detikcom)
Jakarta - Jaksa KPK mengungkap adanya aliran uang negara yang malah digunakan untuk membayar utang konsorsium PNRI yang mengerjakan proyek e-KTP. Menurut jaksa, setidaknya ada Rp 148 miliar yang digunakan PNRI untuk membayar utang ke PT Sandipala Arthaputra.

Awalnya, jaksa KPK Abdul Basir menyinggung soal adanya aliran duit ke PT Mega Lestari Unggul. Namun mantan Ketua Manajemen Bersama Perum PNRI Andreas Ginting mengaku tidak tahu soal aliran duit ke perusahaan tersebut. Kemudian jaksa bertanya soal aliran duit senilai Rp 148 miliar dari rekening konsorsium.

"Ada duit kurang-lebih Rp 148 miliaran yang bypass dari rekening konsorsium?" tanya jaksa kepada Andreas dalam sidang lanjutan perkara korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2018).

"Jadi begini pelaksanaan pekerjaan PT Sandipala mengalami masalah internal dan sepanjang yang saya tahu itu masalah antarpemegang saham. Jadi permasalahan Pak Paulus Tanos bersengketa dengan pemegang saham lainnya," jawab Ginting.

Ginting mengatakan saat itu PT Sandipala mengajukan pinjaman utang dari Bank Artha Graha dan menjaminkan tagihannya kepada konsorsium. Lantaran tak kunjung dibayar, pihak Artha Graha kemudian mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Karena itu, ada gugatan Bank Artha Graha yang ditujukan ke konsorsium karena seingat saya ada dari PT Sandipala menjaminkan tagihannya dia sebagai agunan untuk pinjaman, yang dijaminkan tagihan dia kepada konsorsium. Prosesnya saya beberapa kali sidang di PN Jaksel," jelas Ginting.


"Pada prosesnya Bank Artha Graha memenangkan gugatannya. Keputusannya melimpahkan kepada konsorsium untuk melimpahkan dana tersebut ke Artha Graha. Kalau dibilang ke Mega Lestari Unggul itu saya lupa," sambungnya.

Ginting menambahkan gugatan itu dimenangi pihak Bank Artha Graha sehingga pembayaran dengan duit konsorsium itu dilakukan untuk memenuhi putusan pengadilan. "Jadi memang Artha Graha itu memenuhi perintah pengadilan bahwa konsorsium harus membayar sejumlah miliaran rupiah atas jaminan Sandipala yang menjaminkan tagihan konsorsium," terang Ginting.

Jaksa pun menanyakan alasan menggunakan uang negara untuk membayar utang tersebut. Namun Ginting mengaku sudah berkonsultasi dengan pihak penasihat hukumnya.

"Ini kan Sandipala kok mbayarnya pakai duit negara?" tanya jaksa Abdul Basir.

"Kami punya kuasa hukum yang memberikan akses bahwa karena ini adalah perintah pengadilan jadi kita harus memenuhi itu," jawab Ginting.

Ginting mengaku lupa jumlah persis uang yang disetorkan untuk membayar utang ke Bank Artha Graha. Namun jumlahnya lebih dari Rp 100 miliar.

"Berapa yang dikirimkan?" tanya jaksa.

"Seingat saya sekitar Rp 100-an miliar," jawabnya.

Diketahui, Tim Fatmawati merupakan konsorsium penggarap e-KTP ini. Konsorsium tersebut terdiri atas Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sucofindo, dan PT Sandipala Artha Putra.

Dalam perkara ini, Novanto didakwa melakukan intervensi dalam proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa proyek e-KTP. Novanto juga didakwa menerima aliran uang sebesar USD 7,3 juta melalui keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, dan orang kepercayaannya, Made Oka Masagung.
(ams/dhn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed