Alumni Undip: Desakan Mundur Mas Arief Hidayat Tidak Proporsional

Jakarta - Ikatan Alumni Universitas Diponegoro (IKA Undip) angkat bicara soal desakan mundur Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat. IKA Undip menganggap desakan mundur Arief Hidayat lebih bernuansa politis.

"Kecenderungan desakan untuk mundur tersebut merupakan sesuatu yang tidak proporsional dan cenderung politis. Bahkan mungkin ada kepentingan pihak yang menghendaki orangnya menjadi Ketua MK," ujar Wakil Ketum DPP IKA Undip Akhmad Muqowam, dalam keterangannya, Minggu (18/2/2018).

Menurut Muqowam, kecenderungan desakan untuk mundur tersebut merupakan sesuatu yang tidak proporsional dan cenderung politis. Bahkan mungkin ada kepentingan pihak yang menghendaki posisi Ketua MK.

Baca juga: ICW: Selama Ketua MK Masih Arief Hidayat Kami Tak Akan Gugat UU MD3

Baca juga: ICW Ogah Gugat UU MD3 karena Arief, Mahfud: Teguran Moral ke MK

"Teguran lisan yang diberikan oleh Dewan Etik MK kepada Mas Arief Hidayat tidaklah proporsional bagi pihak-pihak yang mendesak mundur," ucap Muqowam yang juga anggota DPD ini.

Muqowam menambahkan, DPP IKA Undip akan melakukan audiensi dengan Arief Hidayat. Muqowam mengatakan, pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Diharapkan, hasil pertemuan dapat meredam kegaduhan atas desakan mundur Ketua MK.

"Atas apa yang terjadi dengan Arief Hidayat, DPP IKA Undip tentu tidak boleh diam dan DPP IKA Undip akan mengadakan pertemuan dengan Mas Arief Hidayat. Sebagai wadah alumni Undip, sangatlah wajar mengapresiasi Mas Arief Hidayat. Syukur-syukur bisa membantu, mendukung dan mengkomunikasikan kepada berbagai pihak, sehingga pihak-pihak tersebut dapat menyikapi tidak berlebihan terhadap persoalan Mas Arief Hidayat, menghindari kegaduhan di republik ini," ungkapnya.

Sedangkan Wakil Koordonator Bidang Advokasi IKA Undip, Ahmad Redi, menegaskan pihaknya akan memberikan dukungan ke Arief Hidayat sebagai Ketua MK.

"Memberikan dukungan kepada Arief Hidayat agar tetap menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ucap Redi.

[Gambas:Video 20detik]

(rvk/dhn)