Soal 'Cheese' di Suap DPRD Lampung Tengah dan Sandi Para Koruptor

Jakarta - KPK mengungkap adanya sandi 'cheese' dalam suap pinjaman daerah APBD Lampung Tengah. KPK melihat sandi ini adalah sesuatu yang menarik, karena digunakan untuk menyamarkan perbuatan koruptif.

"Makanya sandi-sandi itu selalu dipakai, bukan cuma akhir-akhir ini, tetapi dari dulu. Jadi sekaligus ini menunjukkan mereka membicarakan sesuatu yang memang bertentangan dengan hukum," ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2018).

Dia mencontohkan, untuk kegiatan sehari-hari yang tidak melanggar hukum, tentu tidak perlu disamarkan lewat sandi atau kode tertentu. Pimpinan KPK ini mengungkap adanya kecenderungan pelaku korupsi mengembangkan sandi yang digunakan.

Baca juga: Ada Modus Suap yang Beda di Kasus 'Palak' DPRD Lampung Tengah

[Gambas:Video 20detik]

"Jadi koruptor itu biasanya mengembangkan sandi-sandi. Kadang sandinya itu dilihat dari konteksnya, baru kita paham," kata Syarif.

Dalam kasus ini, KPK memang menemukan sandi 'cheese' oleh DPRD Lampung Tengah, untuk menyamarkan suap yang diberikan dari Pemkab Lampung Tengah. Suap ini dimaksudkan agar anggota DPRD meneken persetujuan pinjaman daerah kepada PT SMI sebesar Rp 300 miliar.

"Dalam komunikasi, muncul kode 'cheese' sebagai sandi untuk sejumlah uang yang dipersyaratkan agar pihak DPRD menandatangani surat pernyataan tersebut," ujar Syarif sebelumnya.

Baca juga: Sandi Suap OTT KPK di Lampung Tengah: 'Cheese'

Pinjaman itu rencananya untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas PUPR Lampung Tengah. Untuk memuluskannya, diduga ada permintaan dana sebesar Rp 1 miliar.

Atas kasus itu, tiga orang tersangka ditetapkan KPK, yaitu Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto, dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman. Natalis dan Rusliyanto diduga menerima uang dari Taufik.

Selain itu, KPK menangkap Bupati Lampung Tengah Mustafa terkait kasus itu. Namun status hukum Mustafa belum ditentukan KPK, menunggu pemeriksaan awal 1x24 jam. (nif/elz)