Disebut Inkonsistensi soal Putusan Angket KPK, Ini Penjelasan MK

Jakarta - KPK menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) inkonsistensi atas putusan gugatan Pasal 79 UU MD3 terkait objek angket DPR. MK menegaskan putusan tersebut bukan sebagai bentuk inkonsistensi.

Jubir MK Fajar Laksono menjelaskan objek hak angket DPR berlaku pada eksekutif. Menurutnya, itu karena KPK memiliki tugas melalukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang sama dengan kepolisian dan kejaksaan. Artinya, posisi KPK sama seperti 2 lembaga tersebut.

"Tidak termaktub sedikit pun dalam pendapat MK yang kemudian mengesankan bahwa putusan ini merupakan bentuk atau upaya pelemahan terhadap KPK," ucap Fajar di gedung MK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2018).

Baca juga: ILR Anggap Putusan MK soal Hak Angket Buat DPR Leluasa 'Serang' KPK

Baca juga: KPK Tak Sependapat dengan Sebagian Rekomendasi Pansus Angket

MK juga membantah bila dikatakan putusan ini bertentangan dengan putusan sebelumnya. Jadi MK tidak terima bila dituduh inkonsistensi dalam putusannya.

"Ditegaskan bahwa dalam putusan-putusan terdahulu Mahkamah tidak pernah berpendapat yang pada pokoknya menyatakan KPK merupakan lembaga negara yang berada pada ranah kekuasaan tertentu, apakah itu legislatif, eksekutif, atau yudikatif," ujar Fajar.

Posisi KPK juga diperkuat sebagai lembaga eksekutif yang memiliki wewenang seperti melaksanakan sebagian fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dengan fungsi kehakiman ini, kompetensi Pengadilan Tipikor ditentukan oleh KPK, dengan UU tersendiri. (rvk/rvk)