Bupati Subang Imas Kena OTT KPK, Golkar Merasa Tercambuk

Jakarta - Bupati Subang Imas Aryumningsih yang diusung Golkar di Pilkada 2018 terkena OTT KPK. Golkar merasa tercambuk.

"Ini merupakan cambukan dan merupakan introspeksi ke depan bagi Partai Golkar untuk memperbaiki sistem dan memperbaiki sikap ke depan," ujar Korbid Perekonomian Golkar Aziz Syamsuddin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Baca juga: Bupati Imas Tambah Deretan Calon di Pilkada 2018 yang Kena OTT KPK

Aziz mengaku Golkar selektif dalam menentukan calon kepala daerah. Karenanya, kasus Irma membuat Golkar kaget.

Lebih lanjut, Aziz mengatakan akan ada perbaikan di Golkar dalam menentukan calon kepala daerah. Namun, jika masih ada yang terjerat hukum, Aziz tak bisa menyalahkan sistem partainya.

"Di dalam pelaksanaan hari-hari mereka di lapangan, kita tidak bisa kontrol 24 jam, juga dari sisi lain kita juga minta aparatur penegak hukum, baik itu polisi, KPK dan Kejaksaan untuk bisa melakukan secara objektif, jangan karena agenda-agenda target-target politik," ucapnya.

[Gambas:Video 20detik]

Baca juga: OTT Bupati Subang, KPK Amankan 8 Orang

Sementara itu, politikus Golkar Dave Akbarshah Fikarno menyatakan partainya harus ada strategi khusus setelah OTT yang melibatkan Imas. Apalagi, kata Dave, KPU tidak memperbolehkan parpol mengganti jagoannya meski sudah terkena kasus hukum.

"Yang membuat kita pusing ini Nyono dan Imas ini ingin maju di Pilkada. Jadi ini harus ada strategi khusus. Sementara dari KPU tidak boleh menganti calon, maka itu harus ada kepastian," kata Dave.

Ia pun menyesali kasus yang menjerat kedua Cabup tersebut. Dave kemudian mengingatkan pada kader Golkar lainnya agar jangan sampai tersandung kasus serupa.

"Kita juga menyesalkan, tapi ini sudah terjadi. Tetapi kita juga meminta kepada seluruh kader Golkar agar jangan bermain-main dengan uang haram," sebut anggota Komisi I DPR itu.

Imas terjaring OTT KPK pada hari ini. Ada 8 orang yang diamankan, termasuk Imas.

"Dari kegiatan tadi malam, diamankan 8 orang, termasuk kepala daerah di Subang, kurir, swasta dan unsur pegawai setempat," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (14/2).

(gbr/idh)