DetikNews
Selasa 13 Februari 2018, 14:02 WIB

Sandi Nyatakan Kesepakatan dengan Warga Bidara Cina Hampir Tercapai

Indra Komara - detikNews
Sandi Nyatakan Kesepakatan dengan Warga Bidara Cina Hampir Tercapai Ilustrasi: Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno meresmikan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU). (Indra-detikcom)
Jakarta - Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno memberi keterangan soal perkembangan dialog dengan warga Bidara Cina Jakarta Timur soal pembebasan lahan untuk proyek sodetan Ciliwung. Dikatakannya, kesepakatan hampir tercapai.

"Pembebasan lahan milik private hampir sepakat," kata Sandi di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (13/2/2018).

Sandi bicara soal rencana mekanisme subsidi silang yang bisa diterapkan di warga Bidara Cina.



"Kompensasinya yang dari private bisa berikan subsidi silang pada masyarakat yang selama ini tinggal di lahan tersebut dan mereka akan dapat kompensasi,"

Sandi juga menjelaskan proses sodetan Ciliwung sudah dimulai. Selanjutnya soal kelanjutan proyek sodetan Ciliwung yang mangkrak, pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diajaknya berkoordinasi.

"Kita sudah kick off dialog dan juga sudah ada pembicaraan dengan teman-teman PU," ujarnya.

Sandi menjelaskan lahan milik Pemprov DKI di kawasan tersebut saat ini sudah tidak lagi memiliki masalah. Pemprov dalam hal ini tinggal melakukan pembicaraan dengan warga terkait relokasi.

"Yang lahan dimiliki Pemprov nggak ada masaah tinggal ketika bicara sama warga untuk bantu kita untuk merelokasi masing-masing keluarga itu," jelas Sandi.

Nantinya warga akan direlokasi ke permukiman hibrida alias 'hybrid housing' dengan lokasi tak jauh dari tempat yang mereka tinggali sekarang. Sebelumnya, proyek sodetan Kali Ciliwung terhambat karena lahan di Bidara Cina ditempati warga. Warga setuju proyek lanjut, namun dengan syarat.

Ketua RT 8 RW 2 Bidara Cina Widyastuti mengatakan ada 16 RW di wilayah Bidara Cina. Dikatakannya saat itu warga Bidara Cina melakukan aksi demo menolak proyek sodetan Ciliwung. Aksi demo warga itu terkait penggantian rumah milik warga yang belum menemui titik temu dengan Pemprov.

"Jadi kan warga banyak yang punya sertifikat, tapi ya jadi ketimpangan katanya ada tanah Pemprov dan lain-lain. Selagi belum bisa diselesaikan mana hak-hak warga agar diterima dulu, dalam artian rumahnya diganti dengan sesuai, ya warga pasti mau," kata Widyastuti saat ditemui di lokasi, Jumat (9/2/2018).


(dnu/dnu)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed