Revisi UU MD3 Disahkan, Cak Imin: Putusan Paripurna Harus Dihormati

Jakarta - DPR telah mengesahkan revisi UU tentang MPR, DPR, DPD dan DRPD (UU MD3). Meski ada pro-kontra, Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berharap semua pihak menghormati keputusan sidang paripurna.

"Pasti setiap UU ada kontroversi, tapi setelah diputus paripurna, semua harus tunduk karena itu keputusan UU yang harus dijalankan," kata Cak Imin saat menghadiri refleksi Imlek PKB 2018 di di Restoran Eka Ria, Jalan KH Zainul Arifin, Jakarta Pusat, Senin (12/2/2018).

Cak Imin menyebut setiap peraturan memang kerap terjadi silang pendapat. Menurutnya, sekarang adalah waktu untuk melihat proses implementasi peraturan tersebut.

"Kita tunggu saja, sore tadi sudah diputus. Kita kan tunggu proses pelaksanaannya," ujar Cak Imin.

Baca juga: Bunyi Sederet Pasal Kontroversial di UU MD3 yang Baru Direvisi

Baca juga: KPK Tetap Pada UU 30/2002, Tak Izin Presiden Panggil Anggota DPR

UU MD3 disahkan meski dua fraksi, Partai NasDem dan PPP, meminta pengesahan UU MD3 ditunda. Dua fraksi itu walk out dari sidang paripurna.

Sementara itu, delapan fraksi yang setuju adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa. (knv/rvk)