KPK Sarankan DPR Transparan Saat Bahas Anggaran

Jakarta - Ketua KPK Agus Raharjo menyarankan DPR agar transparan saat membahas soal anggaran-anggaran. Masyarakat perlu mengetahui lebih detail soal anggaran yang dibahas oleh DPR.

"Pak Ketua (Komisi DPR Bambang Soesatyo), yang diharapakan masyarakat sebenarnya tranparansi saat membahas anggaran. Kami sebenarnya ingin DPR dengan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) sebagai Banggar-nya bekerja sama memberikan layanan yang bisa diakses masyarakat," kata Agus di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/2/2018).

Dia menyampaikan saat pembukaan Klinik e-LHKPN. Agus juga menyayangkan persentase laporan LHKPN DPRD di Indonesia yang masih sebesar 20%. Soalnya, jumlah persentase tersebut masih berbanding jauh dengan LHKPN DPR yang telah mencapai 92%.

"e-LHKPN DPR itu sudah baik, karena 92% sudah mengisinya. Tapi saya juga mohon yang masih rendah justru DPR di provinsi juga kabupaten, karena kalau kita lihat DPR ketaatannya masih 20%," ungkap Agus.

Pimpinan DPR bersama pimpinan KPK meresmikan Klinik e-LHKPN. Sistem ini diberlakukan sesuai dengan Peraturan KPK No 7/2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, serta Surat Edaran Pimpinan KPK No 8/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan LHKPN.


(yas/dnu)