DetikNews
Jumat 09 Februari 2018, 14:19 WIB

Dinas SDA DKI akan Lakukan Normalisasi dan Naturalisasi Sungai

Mochamad Zhacky - detikNews
Dinas SDA DKI akan Lakukan Normalisasi dan Naturalisasi Sungai Kadis SDA DKI Jakarta, Teguh Hendrawan Foto: Zhacky/detikcom
FOKUS BERITA: Banjir 2018
Jakarta - Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Teguh Hendrawan menegaskan, warga di bantaran kali akan direlokasi. Ini dilakukan untuk mencegah bencana banjir yang terus berulang.

Teguh menjelaskan, ada 2 cara yang akan dilakukan. Pertama adalah normalisasi, lalu kedua naturalisasi seperti yang diarahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia menyebut naturalisasi juga cara yang efektif.

"Ya mungkin yang dimaksud dengan naturalisasi, natural kan secara alam, bagaimana mengembalikan fungsi kali, sungai kita itu ya kembali seperti awalnya dulu, gitu lho," kata Teguh kepada wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (9/2/2018).


Selain naturalisasi, Teguh menegaskan normalisasi sungai juga akan tetap dilakukan. Warga yang dinggal di bantaran sungai di kawasan Jakarta akan direlokasi karena melanggar aturan. Dinas SDA DKI Jakarta sudah menyiapkan anggaran Rp 1,3 triliun, di mana Rp 800 miliar sekian dialokasikan untuk proyek normalisasi.

"Tapi dua-duanya (normalisasi dan naturalisasi-red) tetap menggusur warga di situ (bantaran sungai-red) kan, Pak?" tanya wartawan.

"Ya sebenarnya gini, kalau proses naturalisasi dan normalisasi kan semuanya, artinya bukan menggusur, merelokasi warga ke tempat yang sesuai. Harus dibedakan. Kalau bahasa gusur kan terlalu ini," ujarnya.

"Nah naturalisasi maupun normalisasi pasti tidak terlepas dari itu. Sekarang bayangkan, kalau misalnya itu trase yang seharusnya itu katakanlah Kali Krukut 20 meter misalnya, kemudian ternyata kondisi di lapangan hanya 3-5 meter, nah inilah yang harus dinaturalisasi, dinormalisasi. Tentunya akan berdampak terhadap warga yang tinggal di sekitar situ," sambung Teguh memaparkan.


Teguh mengatakan, warga yang tinggal di bantaran sungai pasti akan terdampak relokasi jika normalisasi maupun naturalisasi dilakukan. Namun dia memastikan, warga yang direlokasi tentunya akan mendapatkan kompensasi, asal memiliki bukti kepemilikan lahan.

"Nah warga yang terdampak itu yang mana? Mereka yang memiliki alas hak dan mereka yang tidak memiliki alas hak. Karena kami (Dinas SDA DKI Jakarta) ini mempunyai fungsi bagaimana membebaskan lahan, memberikan ganti terhadap warga yang memiliki alas hak," ujar dia.

Deretan rumah semi permanen berjejer di bantaran Kali Ciliwung di Kawasan Manggarai, Jakarta. Deretan rumah semi permanen berjejer di bantaran Kali Ciliwung di Kawasan Manggarai, Jakarta. Foto: Agung Pambudhy

Teguh menuturkan Pemprov DKI Jakarta juga tidak akan menelantarkan warga yang tidak memiliki bukti kepemilikan tanah. Kata dia, warga tersebut akan dipindahkan ke rumah susun.

"Nah terus bagaimana mereka yang tidak punya alas hak? Mereka yang tidak punya alas hak itu pastinya kan akan kita relokasi ke rusun tadi, terdekat. Kalau menyangkut masalah, 'Pak, akan siapkan rusun?' Silakan tanyakan ke Dinas Perumahan," ujar Teguh.

[Gambas:Video 20detik]


(hri/imk)
FOKUS BERITA: Banjir 2018
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed