Revitalisasi Ciliwung Mendesak, Pemprov Harus Segera Relokasi Warga

Jakarta - BNPB mendesak Pemprov dan pemerintah pusat untuk segera melakukan revitalisasi Sungai Ciliwung. Agar hal itu terlaksana, Pemprov DKI harus segera melakukan revitalisasi dengan rencana yang matang.

"Pemprov DKI sebaiknya harus tegas dan jelas dengan rencana penataan. Artinya, jika terjadi dialog dengan warga, Pemprov DKI harus bisa menempatkan posisinya dengan rencana yang matang dengan segala risiko yang harus dihadapi," ujar pakar tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna saat diwawancara detikcom, Jumat (9/2/2018).

Baca juga: BNPB: Naturalisasi Sungai Cocoknya di Wilayah Bogor atau Depok

Baca juga: BNPB: Jangan Terjebak Naturalisasi-Normalisasi, yang Penting Aksi

Menurut Yayat, dalam melakukan relokasi Pemprov DKI haruslah memikirkan kepentingan masyarakat Jakarta. Bukan harus menuruti kemauan segelintir warga saja. Yang terpenting, relokasi harus dilakukan tanpa merugikan warga bantaran.

"Jika mengikuti seluruh kemauan warga akan berat karena akan banyak ide dan gagasan yang beragam sehingga sulit untuk dipenuhi sepenuhnya," ucapnya.

Terkait revitalisasi, Yayat menilai Pemprov sebaiknya melakukan sesuai RPJMD dan RKPD sehingga anggaran dan pencapaiannya terukur dan tercapai.

"Kalau membuat konsep baru maka akan terjadi perubahan mendasar dalam anggaran dan waktu penyelesaiannya," ucap Yayat.

Sebelumnya, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho meminta Sungai Ciliwung harus segera dibenahi. Pembebasan lahan bagi warga yang tinggal di bantaran sungai, menurut Sutopo, mutlak dilakukan.


(gbr/rvk)