Soal Sodetan Ciliwung, Sandi: Ada Lahan Pemprov tapi Diduduki Warga

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan proyek sodetan Sungai Ciliwung terhambat pendudukan lahan oleh warga yang ada di bantaran sungai. Sandiaga mengatakan Pemprov DKI ingin mempercepat proyek tersebut dan mencari format relokasi warga.

"Kita ingin ada percepatan, dan kita ingin ada mediasi. Kemarin kita review atas masukan dari teman-teman Kementerian PUPR bahwa ada beberapa lahan milik Pemprov DKI tapi masih diduduki warga," kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (9/2/2018).

Baca juga: Teruskan Sodetan Ciliwung, Sandi: Tidak Boleh Ada yang Egois

Sandiaga mengatakan tengah mencari format agar warga dapat meninggalkan lahan milik Pemprov DKI tersebut. Relokasi warga dari bantaran Sungai Ciliwung, kata dia, penting bagi kepentingan warga Jakarta lainnya.

"Kita ingin mencari sebuah format bagaimana masyarakat bisa setuju untuk merelakan tanahnya. Untuk fasilitas yang akan dinikmati seluruh publik Jakarta," terangnya.

Sandiaga meminta masing-masing pihak tidak egois agar proyek sodetan berjalan dengan baik. Pihaknya ingin warga bekerja sama dengan Pemprov DKI.

Baca juga: Normalisasi atau Naturalisasi Sungai? Begini Bedanya

"Jadi kita nggak boleh egois juga. Pengendalian banjir sangat dibantu oleh adanya sodetan ini. Jadi perlu ada kerja sama warga," jelasnya.

Sandiaga mengakui ada permukiman warga yang menduduki lahan milik Pemprov DKI. "(Ada) permukiman warga, tapi itu sebetulnya sebagian lahannya sudah milik Pemprov DKI. Tapi penguasaannya dimiliki oleh masyarakat," sebutnya.

Baca juga: Perintah Jokowi ke Anies: Bereskan Pembebasan Lahan Sodetan Ciliwung

Sandiaga akan melakukan pendekatan dialog dalam merelokasi warga. Pihaknya berharap mediasi tersebut dapat diterima dengan baik.

"Pendekatannya kita ajak bicara, mediasi kita cari format yang mudah-mudahan bisa diterima oleh masyarakat. Tapi ini kan untuk kepentingan publik," paparnya. (jbr/imk)